Dedi Mulyadi Tanggapi Santai Walk Out Fraksi PDIP di Rapat Paripurna

Adapun Fraksi PDIP keluar dalam sidang paripurna ini menilai Dedi Mulyadi telah mendiskreditkan lembaga DPRD Jawa Barat dalam pidatonya di Musrembang di Cirebon. Dedi menjelaskan, selama menjadi gubernur dirinya merangkul siapa saja termasuk kader dari partai lain. 

"Gini, saya sebagai gubernur kan memposisikan itu sebagai gubernur. Tidak partisan dan tidak melihat latar belakang partai. Coba lihat, etika Bupati Bekasi secara konsisten melakukan pembongkaran bangunan-bangunan," katanya. 

"Dia kader siapa sih? Kemudian apakah saya melepasnya? Tidak, saya membelanya karena dia sudah menjalankan tugas sebagai seorang bupati. Bahkan yang ramai di media sosial yang speak up itu, itu kan proyeknya kabupaten," kata Dedi. 

Sikap walk out ini, kata Dedi merupakan sikap dari fraksi dan tidak utuh secara institusi DPRD. Dia memastikan sampai saat ini tidak ada masalah dengan DPRD, dan semua aturan koordinasi dan pelibatan legislatif diklaimnya sudah ditempuh sesuai koridor. 

"Jangan bawa institusi DPRD jadi saya khawatir bahwa nanti ada persepsi publik bahwa itu tindakan DPRD. Enggak, itu bukan tindakan DPRD. Itu tindakan fraksi. Beda antara DPRD dengan fraksi," katanya.

Sementara, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa mengatakan, aksi walk out tersebut masih dalam batas kewajaran dan mencerminkan dinamika relasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam sistem demokrasi.

"Walk out itu kan dinamika jadi itu saya lihat bagian dari dinamika saja bahwa ada yang tadi disampaikan terkait ketidakberkenanan teman-teman fraksi PDI-P ya bagian dari hak mereka," ujar Buky

Dikutip dari akun YouTube Bappeda Jabar ketika Musrenbang, dalam pidatonya Dedi Mulyadi menyatakan hal yang harus dilakukan sendiri yaitu membongkar bangunan di pinggir sungai yang menyalahi aturan. Menurutnya, hal itu tidak harus didiskusikan dengan DPRD.

"Kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Diskusinya tidak akan berhari-hari, nanti aspirasinya berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih bongkar sendiri. Kenapa, agar bapak (anggota DPRD) tidak cacat, agar bapak tidak pusing menghadapi konstituen," kata Dedi.

Dedi juga menyontohkan hal yang harus terorkestrasi dengan pihak lainnya termasuk DPRD yaitu tentang anggaran. Walaupun tidak seluruh anggaran harus terorkestrasi, selama diberi otoritas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tapi ada hal yang harus terorkestrasi, apa itu; anggaran. Kemudian ada anggaran yang tidak terorkestrasi, apa itu; penggeseran anggaran. Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak Dedi lakukan percepatan, bikin perencanaan yang cepat, karena Pak Dedi harus menyongsong perubahan dengan cepat," ujarnya.

"Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Nanti perubahan anggaran, nanti APBD 2026, itu akan saya lakukan lagi," kata dia menambahkan.

Dedi mengaku bahwa ia tidak pernah berpikir mengenai anggaran ketika melakukan tugasnya sebagai gubernur, ia menyakini rezeki akan mengikuti ketika saat bekerja dengan baik.

"Kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun (uang akan mengikuti), rezeki mah nuturkeun (rezeki akan mengikuti) karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," kata dia.

Dedi menambahkan, dulu para raja tidak pernah menyusun APBD, bahkan VOC tidak pernah meminta persetujuan DPR untuk membangun gedung negara di Cirebon. Namun, hasil dari pembangunan para raja dan kelompok dagang masih bagus hingga saat ini.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. (Hasilnya) Bagus. Yang ada persetujuan DPR-nya, kita sudah beberapa kali (membangun) SD ge rarugrug (juga pada runtuh)," ucapnya.

Fraksi PDIP menilai pernyataan itu sangat mendiskreditkan DPRD Jawa Barat. Salah satu anggotanya, Doni Maradona Hutabarat, melakukan interupsi saat rapat paripurna tersebut. 

"Sembilan hari lalu gubernur di acara yang sakral saya anggap, di acara musrenbang ada pernyataan gubernur yang menurut saya perlu disikapi. Beliau menyampaikan, saya berpikir beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Jawa Barat dan menurut saya mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD," kata Doni dalam interupsinya.

"Saya menyimpulkan gubernur sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," katanya, menyambung.

Padahal kata Doni, dalam menyusun peraturan daerah, pemerintah membutuhkan peran legislatif untuk membahasnya. Dia menegaskan, gubernur tidak bisa berjalan sendiri dalam memimpin Jawa Barat.

"Saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah, saya meminta ada klarifikasi dari gubernur. Dia tidak bisa berjalan sendiri," ujarnya.

"Sebelum ada klarifikasi gubernur terhadap pernyataannya di Musrenbang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Karena kita harus ada etika, harus saling menghargai," tuturnya.

Sementara Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP lainnya mengajak seluruh anggota fraksi untuk walk out dari ruang rapat paripurna, termasuk Wakil Ketua DPRD Ono Surono.

"Saya meminta fraksi PDIP untuk out, termasuk Bapak Ono, sebelum selesai hubungan eksekutif legislatif baik. Terimakasih, silakan berdiri, tidak perlu ikut rapat paripurna, saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out," tuturnya.

Di sisi lain, Fraksi PDIP saat gelaran tersebut tidak hadir. Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa. Dia mengatakan tidak ada anggota fraksi dari PDIP yang hadir saat Musrembang ini. 

"Tidak ada satupun anggota fraksi PDIP yang hadir di acara Musrembang. Padahal menurut saya, ini proses perencanaan pembangunan harusnya seluruh anggota DPRD atau anggota fraksi hadir," kata dia.