Dedi Mulyadi Sesalkan Mardigu-Helmy Yahya Gagal Jadi Komisisaris BJB

Helmi dan Bosman, lanjut Dedi, sebenarnya diharapkan bisa lolos pada seleksi ini. Namun, pada akhirnya OJK tidak meloloskan mereka karena alasan tertentu.

"Padahal saya sangat berharap mereka lolos karena punya integritas. Kenapa tidak lolos? Ya tanya ke OJK. Secara pribadi dan sebagai gubernur, saya menyesalkan mereka tidak lolos," paparnya.

Sebelumnya, mantan pembawa acara sekaligus seorang Business Coach, Helmy Yahya dan Mardigu Wowiek Prasantyo atau lebih dikenal sebagai Bossman Mardigu dipilih sebagai komisaris independen Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). 

Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 di Kantor pusat Bank BJB, Jalan Naripan, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025). Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa penunjukan ini diputuskan berdasarkan beberapa aspek profesionalisme. 

"Untuk jajajan komisaris kami juga berdasarkan aspek-aspek yang bersifat profesionalisme, tidak ada satupun aspek yang bersifat politik. Nah, komisaris utamanya yang ujung sebelah kiri saya (Mardigu Wowiek Prasantyo). Saya baru tahu bahwa itu nama lengkap nya adalah Wowiek," ujar Dedi setelah RUPS kepada awak media. 

Adapun Bossman Mardigu menjabat sebagai Komisaris Utama Independen Bank BJB, sementara Helmy Yahya sebagai komisaris independen. 

Selain itu, Dedi juga memperkenalkan komisaris selanjutnya, yakni Helmy Yahya yang juga merupakan politisi nonaktif dari PSI. Dia memastikan, belum pernah berbicara bisnis langsung dengan Helmy, dan langsung ditunjuk untuk menjadi komisaris. 

"Dan kalau ini sudah dikenal banget lah Pak Helmi Yahya. Saya tidak pernah bertemu bareng ngobrol bahas bisnis segala macam. Saya hanya via telepon. Beliau lagi di Eropa, saya minta mau enggak menjadi komisaris di Bank Jabar," katanya.

Dalam kesempatan ini, Dedi Mulyadi juga menunjuk Yusuf Saadudin sebagai Direktur Utama Bank BJB. Dia mengatakan, RUPS kali ini termasuk menjadi yang terlama karena ada banyak masukan yang disampaikan kepada jajaran pemilik saham, termasuk dari Pemerintah Provinsi Banten. 

"Barangkali ini RUPS yang paling kritis dan catatan kritis itu justru dilakukan oleh pemegang saham mayoritas sangat besar. Catatan kritis pertama adalah, BJB wajib untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan dan restrukturisasi personal," katanya.

Selain itu, restrukturisasi kelembagaan juga sudah diputuskan dalam RUPS ini di mana jajaran direksi dan komisaris lebih dirampingkan dibandingkan sebelumnya. Langkah ini secara otomatis membuat kondisi keuangan lebih efisien.

"Restrukturisasi kelembagaan hari ini sudah diputuskan. Hanya enam jabatan direktur utama dan lima direktur serta enam jabatan komisaris. Kami sudah melihat ke depan berarti ada nilai, angka, keuangan yang bisa diefisienkan menjadi penambahan modal atau peningkatan yang tidak," kata dia.