(IDN Times/Azzis Zulkhairil)
Dedi pun kaget, melihat angka usulan dana hibah dari Kabupaten Garut ini mengalahkan beberapa wilayah lain termasuk Kota Bandung. Ibu Kota Jabar ini hanya mendapatkan Rp150 juta, dan untuk satu pesantren saja.
"Saya sebagai gubernur memiliki rasa keadilan yang miris. Saya tandatangani di mana ada daerah yang basis pesantren, basis tradisional NU, beda dari satu kabupaten (Garut). Kota Bandung juga, kota besar cuma dapat satu pesantren," katanya.
Dedi menjelaskan, alasan dirinya belum mau menandatangani alokasi dana hibah ini lantaran prinsip keadilannya belum ada. Sehingga, ia bakal mengkaji terlebih dahulu agar pemberian dana hibah lebih merata.
"Pemerintah provinsi sumber anggaran bukan dari Garut saja kan, dari pendapatan seluruh daerah di Jabar. Distribusi ke bawah harus ada rasa keadilan prioritas pembangunan. Kalau bicara keluhan atau diributkan warga Garut itu mengenai jalan, di mana alokasi terus-terusan tapi jalannya hancur," katanya.
Menurut Dedi, alokasi dana hibah untuk perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren harus berdasarkan kebutuhan lembaga terkait, bukan sekadar keputusan politis. Untuk itu, Dedi menggandeng Kemenag, sebagai penanggung jawab pondok pesantren dan juga madrasah di kabupaten dan kota.
"Hari ini saya akan bangun madrasah tsanawiyah di Garut. Kan lucu tuh (bantuan) puluhan miliar Rupiah ada, tapi tsanawiyah roboh yang bangun Gubernur. Bisa gak sih ke depan kita bantu pesantren kecil, pesantren yang kiai tidak terkenal ada di kampung, kita bantu," ujarnya.
