Dedi Mulyadi Sebut Wajar Jokowi Sudutkan Para Penyebar Hoaks

Meski demikian, Dedi menampik pidato yang disampaikan Jokowi pada deklarasi kali ini menyerang salah satu pihak. Sebab, semua yang disampaikan termasuk mengenai pemberitaan hoaks untuk mengklarifikasi kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

“Bukan meng-counter, tapi Pak Jokowi ngomong yang sebenarnya. Begini deh, siapa yang paling kena hoaks? Paling kena itu kelas pertengahan perkotaan yang terdidik, loh. Mereka yang mengonsumsi dan memercayai itu,” ujar Dedi.

Salah satu yang dianggap hoaks kepada pemerintah dan Jokowi adalah prilaku tiga ibu-ibu di Karawang yang menyebut keterpilihan Jokowi kembali sebagai presiden bisa membuat azan sebagai penanda ibadah umat Islam ditiadakan. Selain itu ada juga hoaks tentang pemakaian hijab yang dilarang, serta pernikahan sesama jenis akan dilegalkan.

“Misal begini, azan dilarang kalau Pak Jokowi memimpin, Pak Jokowi sekarang, wapres-nya juga Kiai, sekarang Pak Jusuf Kalla, orang juga dewan masjid. Kok enggak dilarang. Kebebasan beribadah berjalan, tempat-tempt ibadah dibangun. Pelajaran agama dihapus, siapa yang ngomong pelajaran agama dihapus? Seluruh rangkaian itu tak mungkin masuk akal, tapi dipercaya publik,” tutup Dedi.

Dalam pidatonya, Jokowi menilai saat ini pemberitaan bohong semakin banyak disebarkan baik di media sosial maupun secara langsung dari pintu ke pintu. Aktivitas ini sangat membahayakan karena bisa mengganggu kerukunan negara Indonesia.

Perkembangan berita hoaks ini bukan menimpa mereka yang paham tentang persoalan ini, justru hoaks disebarkan di kalangan bawah. "Katanya kalau kita menang adzan akan dilarang. Logikanya seperti apa coba? Terus pedidikan agama dihapuskan? Logikanya tidak masuk," ungkap Jokowi.

Dia menuturkan, berdasarkan survei sebuah lembaga setidaknya ada sembilan juta masyarakat Indonesia telah mempercayai kabar hoaks yang selama ini ada di berbagai media. Jika ini dibiarkan maka jumlah masyarakat yang termakan hoaks bisa semakin bertambah.

"Jangan diam, ada proses demokrasi yang tidak betul. Harus kita proses, kita lawan," kata Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi pun mengatakan dia bukanlah antek asing. Ini bisa dipastikan dengan berbagai proyek nasional yang dulunya selalu dikerjakan pihak asing. Misalnya pengerjaan Blok Mahakam, Blok Rokan, hingga pertambangan emas terbesar di Indonesia, PT Freeport.

"Begitu kita ambil ini, masih dituduh antek asing?," ungkapnya.

Menurut Jokowi, apa yang telah dilakukan dalam lima tahun ini tidaklah mudah. Sebab jika mudah seharusnya pemerintahan sebelum ini sudah bisa mengamankan sejumlah aset negara yang selama ini dikuasai perusahaan asing.

"Saya selama ini diam tidak biacara. Saya dituduh antek asing makanya saya jawab sekarang," paparnya.