Dedi Mulyadi Sebut Jabar Bisa Terdampak Bencana Seperti di Sumatera

Dedi menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menakut-nakuti soal potensi bencana di Jabar. Hanya saja, jika alih fungsi terus dilakukan, dan hutan menjadi gundul maka potensi bencana alam bisa terjadi di Jawa Barat.

"Ini bukan nakut-nakutin, maksud saya kita juga harus waspada dan ingat loh, tanah di kita ini subur dan karena tanah di kita ini subur, itu mudah rontok. Ini yang harus kita antisipasi oleh kita semua," katanya.

Untuk menyudahi persoalan ini, Pemprov Jabar kini tengah merencanakan membuat peraturan larangan menebang pohon di area hutan. Peraturan Gubernur (Pergub) itu nantinya ditargetkan terbit pada 2026. Saat ini larangan itu bari sebatas Surat Edaran (SE).

Dedi mengatakan, SE moratorium penebangan hutan dikeluarkan karena berdasarkan arahan dari Kemendagri Pergub baru dapat dikeluarkan pada 2026. Sehingga, saat ini dikeluarkan baru sebatas surat edaran saja.

"Saya sudah minta Dinas Kehutanan, karena Pergub itu sudah berakhir. Kan Pergub itu kemarin terakhir tanggal 30 di Kemendagri, sekarang sudah tidak boleh lagi mengeluarkan Pergub. Jadi, kita keluarkan Januari 2026. Tetapi sebelum Pergub keluar kita keluarkan surat edaran," ujar Dedi.

Surat Edaran itu, kata Dedi, berisi larangan melakukan penebangan pohon yang berpotensi menimbulkan bencana serta larangan penebangan pohon yang diameternya di atas dua meter. Hal tersebut juga berlaku di area pemukiman warga dan lainnya.

"Pokoknya, enggak boleh di mana pun ya. Mau di rumah mau di mana pun yang diameternya dua meter tuh enggak boleh, ditebang," katanya.

Selain menebang pohon, moratorium juga berlaku untuk pembukaan lahan perumahan. Adapun saat ini banyak area Perhutanan justru alih fungsi ke pemanfaatan lainnya, termasuk beberapa diantaranya rumah.

"Enggak boleh, enggak boleh. Jadi gini, kan harus mulai merumuskan sekarang itu rumah itu mulai ke atas, bukan ke samping ya kan. Dan kemudian rumah kan juga bisa dibangun tanpa mengorbankan sawah dan areal perkebunan," katanya.

Dedi juga mengaku sudah memiliki peta data yang harus segera ter-recovery. Misalnya, penyerahan tanah-tanah dari Kementerian kehutanan kepada masyarakat yang banyak beralih fungsi.

"Nah, tentunya masyarakat memerlukan biaya untuk hidup. Rencananya, nanti yang alih-alih fungsi itu di lereng yang menimbulkan potensi bencana akan kita geser menjadi areal hutan. Dan masyarakatnya diberikan upah untuk menanam dan merawat dalam setiap hari atau dalam setiap bulan. Tadi sudah kita hitung," ucapnya.

"Sehingga, nanti ke depan masyarakat tetap memiliki hak atas tanahnya, kemudian mereka punya pohon-pohon masa depan, tetapi dalam kepentingan jangka pendeknya mereka terpenuhi kebutuhan hidupnya," tambahnya.