Dedi Mulyadi Sarankan Lima Kabupaten di Jabar Lakukan WFH di 2026

03 Nov 2025, 15:33 WIB

Azzis Zulkhairil

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyarankan 27 kabupaten/kota di Jabar untuk melakukan WFH bagi pegawainya yang memiliki APBD minim di tahun 2026.
Pemprov Jabar mulai melakukan uji coba WFH pada bulan ini dengan skema pegawai boleh bekerja di luar kantor setiap hari Kamis untuk mengurangi beban anggaran.
Pemprov Jabar menyiapkan dua skema WFH untuk bulan November dan Desember 2025, dengan target penghematan anggaran sekitar 20 persen.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyarankan 27 kabupaten/kota ikut melakukan work from home (WFH) bagi pegawainya. Hal ini dikhususkan bagi pemerintah daerah yang memiliki APBD minim di tahun 2026.

Dedi menyampaikan, beberapa daerah yang merasa masih cukup APBD-nya maka tetap diperbolehkan tidak menerpkan WFH. Namun, daerah yang minim, maka harus melakukan WFH agar mengurangi beban anggaran, setelah terjadinya penyusutan dari dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

"Kayaknya Kabupaten Bogor tidak, masih cukup APBD-nya, tapi kayak Kuningan, Purwakarta, Subang, Pangandaran, Majalengka ya itu harus WFH, kalau tidak beban anggarannya berat. Provinsi Jabar saja WFH," ujar Dedi, Senin (3/11/2025).

1. Semakin banyak orang di kantor, beban listrik dan lainnya bakal besar

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Pemprov Jabar mulai melakukan uji coba WFH pada bulan ini dengan skema pegawai baik ASN dan P3K boleh bekerja di luar kantor setiap hari Kamis. Menurut Dedi, pengurangan pegawai di dalam kantor akan pengaruhi jumlah konsumsi listrik dan lainnya.

"Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan," katanya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Dedi Supandi mengatakan, surat edaran bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan WFH sudah dikeluarkan, dan dibagikan ke perangkat daerah.

"Intinya yang bulan November ini, WFH satu hari bagi seluruh perangkat daerah. Kecuali yang melaksanakan pelayanan langsung, itu enggak termasuk," ujar Dedi Supandi.

2. Uji coba WFH dilakukan Pemprov Jabar bulan ini dan Desember 2025

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Pemprov Jabar menyiapkan dua sekma WFH untuk di bulan November dan Desember 2025. Hal ini dilakukan untuk mengetahui mana yang paling efektif berdampak pada efisiensi anggaran.

Sementara, pada di bulan Desember nantinya skema yang dilakukan yaitu mewajibkan 50 persen pegawai perangkat daerah WFH, sedangkan setengahnya tetap bekerja di kantor. Setelah itu, BKD akan melakukan evaluasi untuk melihat metode mana yang baik untuk ditetapkan penuh pada 2026.

"Itu nanti akan diefisiensi. Dievaluasi berapa, sambil nanti menemukan pola di bulan Januari 2026 dari dua pola yang tadi itu. Kami mau terapkan yang mana," kata Dedi.

3. Efisiensi akan terlihat dari dua bulan skema WFH

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Terkait uji coba WFH ini bisa menghasilkan berapa persen penghematan anggaran, Dedi mengatakan hasilnya akan diketahui setelah akhir Desember 2025. Namun, targetnya mencapai 20 persen.

"Gambaran-gambaran efisiensi itu sekitar di 20 persen. 20 persen dari normalnya, makanya ingin kita lihat jadi kalau dari uji coba ini berapa sih efisiensi yang dihasilkan," tuturnya.