Dedi Mulyadi Sarankan Alun-alun Jadi Tempat Khusus Demonstrasi

Dedi mengatakan, konsep-konsep tersebut pada dasarnya juga bisa diterapkan di kabupaten dan kota di Jabar, di mana masyarakat semuanya bisa menyampaikan langsung aspirasi terhadap kepala pemerintahan saat ini, seperti Bupati, Wali Kota dan Gubernur di alun-alun.

"Jadi dulu zaman raja, warga itu mengadu pada pemimpin duduk di bawah pohon beringin di alun-alun. Itu dulu. Nah, ke sini mungkin itu juga ruang untuk menyampaikan aspirasi," katanya.

"Jadi setiap kepala daerah pasti punya pendopo. Pendoponya pasti alun-alun. Nah, alun-alun itu tempat menyampaikan aspirasi," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan, usulan tempat khusus demo itu sebagai wadah memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik tetap terjaga, dan simbol kedaulatan rakyat hadir dengan tepat.

"Masyarakat berhak menyampaikan pendapat secara damai. Negara bukan hanya menghormati, tetapi juga berkewajiban memastikan ruang itu ada. Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka," kata Natalius Pigai dalam keterangannya, dikutip Senin (16/9/2025).

Pigai mengatakan, praktik demonstrasi di Indonesia selama ini sering menimbulkan gesekan. Aksi kerap dilakukan di jalan utama, menimbulkan kemacetan, dan berpotensi memicu benturan dengan aparat maupun pengguna jalan lain.

Menurut dia, dengan menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR, maka kebebasan tetap dijamin dan ketertiban tetap terkendali.

Dia mencontohkan di Jerman yang membuka alun-alun publik di Berlin untuk aksi besar dengan pemberitahuan resmi. Kemudian, Inggris mengatur demonstrasi di Parliament Square dengan izin khusus. Singapura punya Speakers’ Corner di Hong Lim Park, sedangkan Amerika Serikat membuat free speech zones dalam acara politik besar. Demikian pula Korea Selatan yang melarang aksi di sekitar istana, parlemen, dan pengadilan, tetapi memfasilitasi demonstrasi besar di ruang publik ikonik seperti Gwanghwamun Square.

Pigai mengatakan, gagasan ruang demonstrasi bukan hal baru di Indonesia. DPR pernah merancang Alun-Alun Demokrasi dalam Rencana Strategis DPR 2015–2019.

Lokasinya berada di sisi kiri kompleks DPR, menempati area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir, dengan kapasitas sekitar 10 ribu orang serta fasilitas panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman.

Peresmian simbolis dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut. Pemprov DKI Jakarta juga sempat membangun Taman Aspirasi di Monas pada 2016, namun ruang tersebut lebih bersifat simbolik dan tidak difungsikan sebagai lokasi resmi demonstrasi.