Dedi Mulyadi Perketat Syarat Perpanjangan Izin Pertambangan

17 Mei 2025, 10:45 WIB

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Dok. Humas Pemkab Purwakarta)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM memastikan akan lebih selektif dalam aktivitas pertambangan yang ada di wilayahnya. Dia menegaskan tidak akan memperpanjang izin perusahaan pertambangan yang merusak lingkungan.

Menurutnya, penyediaan tata ruang dan integrasi dalam mendukung investasi harus jelas. Penanaman modal yang masuk diharapkan bersifat inklusif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya pada sektor industri padat karya.

"Investasi tidak hanya soal angka, tapi bagaimana memberikan dampak nyata bagi pembangunan manusia di Jawa Barat," katanya, diikutip Sabtu (17/5/2025).

1. Perpanjangan izin pertambangan disetop terlebih dahulu

(Humas/Pemprov Jabar)

KDM memastikan investasi yang didorong di Jawa Barat akan mengutamakan sektor industri dibandingkan eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan. Menurutnya, izin untuk aktivitas pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan harus disetop terlebih dahulu.

"Dan tidak akan ada lagi perpanjangan izin pertambangan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan," kata KDM.

2. Sistem perizinan investasi harus terbuka

jabarprov.go.id

Di sisi lain, KDM turut menyoroti mahalnya biaya jasa konsultan dalam proses perizinan seperti PBG, SLF, dan amdal, yang menjadi beban bagi investor. Ia berharap adanya penyederhanaan sistem dan peningkatan efisiensi dalam layanan perizinan.

"Hal ini termasuk integrasi optimal antara sistem OSS, Amdalnet, dan SIMBG," ucapnya.

3. Posko terpadu akan dibentuk

Gubernur jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan (kanan). IDN Times/Istimewa

Sementara itu Pemprov Jabar menargetkan realisasi investasi sebesar Rp271 triliun. Berdasarkan laporan Kepala DPMPTSP Jabar, realisasi investasi Triwulan I tahun 2025 mencapai Rp68,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 91.082 orang.

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik mengatakan perwakilan Kementerian Investasi menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan perizinan dan penyelesaian berbagai kendala di lapangan.

"Serta mendorong pendekatan yang lebih kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai langkah konkret, akan dibentuk posko terpadu di setiap kawasan industri, serta dilakukan pemetaan permasalahan dan target penyelesaiannya," kata dia.