Dedi Mulyadi Luruskan Maksud Penerima Bansos Harus Vasektomi

04 Mei 2025, 08:56 WIB

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut meluruskan pernyataan mengenai usulan rencana pemberian bantuan sosial dengan syarat harus mengikuti program Keluarga Berencana (KB) bagi pria. Dia menerangkan, KB bagi pria tidak melulu berjenis vasektomi.

Jika vasektomi tidak diperbolehkan dalam syariat agama, maka masyarakat khususnya pria bisa menggunakan program KB lainnya. Dia tidak pernah mewajibkan untuk vasektomi, melainkan program KB secara umum.

"Banyak cara untuk KB. Kalau satu cara tidak diperbolehkan, ada alternatif lain. Tinggal mau atau tidak. Jangan mau bikin anak, tapi tidak mau tanggung jawab," ujar Dedi, Sabtu (3/5/2025).

1. KB pria bukan melulu vasektomi

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. (IDN Times/Amir Faisol)

Usulan penerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota harus dengan KB, diklaimnya bisa turut menangani anggka kemiskinan, khususnya di wilayah Jawa Barat.

"Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pengendalian jumlah anak. KB harus berhasil. Saya punya tiga anak, itu sudah cukup," tuturnya.

Dedi juga memastikan, usulannya ini juga merupakan bagian dari program nasional dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. "Saya sudah komunikasi langsung dengan menterinya, dan beliau tegaskan program ini legal," katanya.

2. KB pria bisa pakai kondom

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dedi menegaskan, program keluarga berencana bagi pria tidak selalu dengan vasektomi, melainkan penggunaan alat pengaman bisa juga sebagai alternatif untuk mengendalikan angka kelahiran.

"Banyak dong alternatif lain misalnya ya sudah laki-lakinya pakai pengaman. Programnya kan, karena problema nanti pemerintah nyiapin alat pengamannya. Kan enggak ada problema hanya satu pilihan kan, banyak pilihan berkeluarga berencana," katanya.

"Tetapi saya tetap menekankan yang menjadi pesertanya laki-laki, karena laki yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anaknya," tutur Dedi.

3. MUI Jabar haramkan vasektomi

freepik

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyatakan usulan Dedi Mulyadi tentang vasektomi untuk pria penerima bantuan sosial (bansos) salah kaprah. Salah satu jenis KB untuk pria ini hanya boleh untuk kedaruratan ditunjang kondisi medis.

"Pusat (MUI) sendiri menelepon, 'awas itu hati-hati vasektomi di dalam fatwa MUI tahun 2012 haram, kecuali ada pertimbangan kedaruratan secara syar'i', seperti harus dikuatkan pendapat dokter ahli," ucap Sekretaris MUI Jabar KH Rafani Akhyar saat dihubungi, Sabtu (3/5/2025).

Vasektomi hanya bisa diberikan apabila seseorang pria menimbulkan penyakit berat sehingga harus dilakukan hal tersebut. Atau, ibu yang tengah mengandung dapat menyebabkan kematian.

Tidak hanya itu, Rafani mengatakan kondisi tersebut harus dibuktikan dengan pendapat dari dokter. Rafani menyatakan, hal itu yang dimaksud pertimbangan kedaruratan syari.

"Usulan gubernur menjadi syarat penerima beasiswa dan bansos. Kami mempertanyakan dalam rapat, di mana unsur kedaruratannya itu? Pak ketum dengan jelas mengatakan kalau alasannya untuk persyaratan penerima bansos, maka itu tidak bisa," kata dia.