Dedi Mulyadi Kaget Jabar Tunggak Utang BPJS Kesehatan Rp300 Miliar
- Pemprov Jabar memiliki tunggakan utang BPJS Kesehatan sebesar Rp300 miliar kepada kabupaten dan kota.
- Gubernur Dedi Mulyadi kaget dengan temuan ini karena keuangan APBD Jabar seharusnya bisa dilunasi.
- Dedi menilai hal ini berbahaya dan meminta agar menjadi pembahasan serius yang harus diselesaikan dengan baik.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merasa kaget dengan adanya tunggakan utang milik Pemerintah Provinsi Jabar kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp300 miliar kepada kabupaten dan kota. Hutang ini terjadi pada saat kepemimpinan gubernur sebelumnya.
Pernyataan adanya hutang ini disampaikan Dedi Mulyadi secara langsung kepada awak media di Bandung, Selasa (10/6/2025) sore. Dia merasa kaget mengenai hal tersebut. Karena dengan keuangan APBD Jabar saat itu harusnya bisa dilunasi.
"Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS Rp300 miliar terhadap Kabupaten Kota. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin," ujar Dedi.
1. Dedi Mulyadi komplain ke Dinkes dan Bappeda
Atas temuan ini, Dedi menyatakan sudah melakukan koordinasi dan komplain langsung terhadap kepala OPD terkait. Sebab pada saat sebelum dirinya memimpin kondisi keuangan fiskal Provinsi Jawa Barat mencukupi untuk memenuhi tunggakan tersebut.
"Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS," katanya.
3. Dampaknya nanti bisa ke masyarakat
Dedi menilai, hal ini sangat berbahaya dan dapat membuat dampak secara langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta agar hal ini menjadi pembahasan serius yang harus diselesaikan dengan baik.
"Kan ini rawan kalau Kabupatennya tidak bayar. Itu bisa stop pelayanannya. Nah, ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajiban yang harus dibayar. Itu problem lho," ucapnya.
3. Jangan pikir hibah terus tapi bayar utang
Di sisi lain, Dedi membeberkan alasan dirinya selalu selektif dalam mengalokasikan dana hibah dan beberapa pos anggaran lainnya. Dia menginginkan, agar persoalan-persoalan paling mendasar harus diselesaikan terlebih dahulu. Salah satunya utang-utang yang ada saat ini.
"Makanya saya selalu mengkritisi kenapa sih kita belanja hibah dulu, padahal kewajiban pemerintah itu yang utama, dibanding belanja hibah," katanya.
