Dedi Mulyadi Beri Gambaran Visi, dari Program Hingga Alokasi Anggaran

Dedi tak ingin menggunakan istilah 100 hari kerja. Proses akselerasi dimulai sejak ia dilantik. Setelah retret, komposisi belanja akan disesuaikan dengan visi misi. Semua proses lelang sudah harus bisa berjalan pada Maret 2025.

“Saya tidak menggunakan konsep 100 hari kerja. Karena saya bekerja saja, biarkan orang yang menghitung harinya. Mengenai calon kepala daerah, mereka sudah menjadi sahabat baik saya,” jelas dia.

Misi lainnya adalah menjaga iklim investasi tetap sehat. Salah satu yang kerap mengemuka adalah adanya premanisme atau oknum ormas yang bisa menggagalkan proses investasi. Dedi menyatakan bahwa pemberantasan premanisme masuk ke dalam agendanya.

“Saya sudah menjawab bahwa komitmen kami adalah menjaga investasi dan memberantas premanisme. Begitu saya menjabat, saya langsung menyiapkan konsepnya. Bahkan tadi malam saya merumuskannya sambil menonton wayang. Saya juga meminta Sekda untuk memperkuat konsep yang akan segera menjadi rencana aksi minggu depan,” jelas Dedi.

Dedi memastikan tidak efisiensi yang dilakukan. Kebijakannya adalah mengalihkan lokasi anggaran kepada program prioritas. Ia menantang Kepala Badan Pendapatan Daerah, apakah berani menargetkan pendapatan Rp21 triliun, bukan Rp19 triliun. Jika target itu tercapai, belanja provinsi bisa meningkat dari Rp31 triliun menjadi Rp33 triliun.

Sebagai contoh, anggaran pembangunan ruang kelas baru yang sebelumnya sekitar Rp60 miliar, sekarang ia tingkatkan menjadi Rp1,2 triliun. Belanja infrastruktur jalan yang dulu sekitar Rp600 miliar, sekarang menjadi Rp2,4 triliun.

Kemudian, anggaran sambungan listrik bagi masyarakat miskin yang sebelumnya sekitar Rp20 miliar, sekarang menjadi Rp350 miliar. Begitu juga dengan pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu), dari sekitar Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar.

“Yang kami efisiensikan adalah kebiasaan belanja pemerintah yang tidak produktif. Contohnya, studi banding yang hanya berisi jalan-jalan, atau penanganan masyarakat miskin dan stunting yang sebenarnya hanya berupa seminar di hotel. Itu semua dihapus,” ucap dia.

“Saya bahkan memulai dari diri sendiri. Saya tidak memiliki anggaran belanja baju dinas, perjalanan dinas luar negeri, atau perjalanan dinas pribadi. Anggaran perjalanan dinas saya sudah dievaluasi lebih dari 40%. Sampai hari ini, saya belum pernah meminta fasilitas apapun dari Pemprov, termasuk perjalanan ke Magelang yang tidak menggunakan dana Pemprov sama sekali. Bahkan, Pemprov Jabar sempat lebih dulu mentransfer biaya penginapan anak saya di hotel, tapi saya sudah mengembalikan bukti transfernya,” tegas dia.

Untuk sektor energi, Dedi akan melihat bagaimana regulasi yang ada. Jika diperbolehkan, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar dengan harga listrik setengah dari harga normal. Kemudian, ia ingin bisa memanfaatkan air di desa-desa untuk menjadi tenaga listrik.

“Energi lainnya pun bisa dikembangkan. Kita bisa mencapai swasembada energi dengan memanfaatkan teknologi terapan yang tepat guna. Ini bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan akan diarahkan pada pengembangan teknologi tepat guna untuk melahirkan energi-energi baru dan terbarukan,” pungkasnya.