Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. (IDN Times/Amir Faisol)
Pengamat Kebijakan Pendidikan sekaligus Dekan FPIPS UPI, Cecep Darmawan juga sangat setuju agar gelaran wisuda dan perpisahan ini tidak dengan biaya yang tinggi dan dibebankan kepada wali murid. Menurutnya, acara ini kurang mendidik.
"Jadi saya termasuk yang tidak suka ya, acara wisuda-wisuda itu gebyar, itu nggak suka ya. Itu tidak kurang mendidik lah gitu ya. Wisuda itu harusnya suasana hikmat, dengan kesederhanaan, hikmat, nah itu wisuda," kata dia.
Selain itu, wisuda yang digelar oleh para pihak sekolah kerap kali dibuat dengan secara megah dan memakan biaya yang tinggi dan lebih banyak hura-huranya. Seharusnya, suasana perpisahan ini sebagai ajang refleksi.
"Dan yang lebih penting lagi adalah forum atau dimensinya harus ada dimensi refleksi. Jadi bukan hura-hura, Itu bukan budaya pendidikan orang-orang itu ya. Apalagi setelah sudah, misalnya corat coret, bajunya, segala itu enggak boleh," kata dia.
Cecep juga mendukung agar pemerintah turut bisa memperhatikan mengenai wisuda ini, sebab aturan ini perlu diperjelas agar para sekolah tidak lagi menggelar kegiatan yang sangat kental dengan diskriminatif ini.
Lebih lanjut, dirinya juga menyarankan agar pemerintah bisa menggratiskan kegiatan ini agar tidak ada beban terhadap orang tua sekaligus diskriminatif kepada siswa. Sehingga, peraturan khusus ini perlu ada.
"Belum ada (aturan jelas larangan wisuda), makanya harus diatur, walaupun saya katakan aturannya itu ada, tapi itu pasti umum ya, misalnya ada peraturan menteri tentang kegiatan wisuda, satu bahwa wisuda itu harus dalam konteks pendidikan, inklusif, berbiaya murah, atau bahkan tidak berbiaya," jelasnya.
