Dedi Mulyadi: Aspal Jalan Dipenogoro akan Diubah Mirip Jalan Braga

Dia menuturkan, jalan di depan Gasibu yang menyatukannya dengan Gedung Sate bakal diubah tidak lagi dengan aspal melainkan bebatuan mirip di Jalan Braga. Nantinya kawasan ini tidak ditutup tapi tetap bisa dipakai untuk masyarakat beraktivitas.

Tetap umum ruang publik, tapi terpisah kan yang yang di halaman Gedung Sate itu tetap ruang perkantoran. Yang di jalan dan Gasibu namanya ruang publik," paparnya.

Rencana penggabungan akses kawasan Gedung Sate–Gasibu lewat penataan Jalan Diponegoro menuai kritik dari publik. Sejumlah pihak menilai kebijakan ini terkesan terburu-buru dan minim komunikasi, padahal berdampak langsung pada mobilitas warga sehari-hari.

Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat menyebut proyek ini masih dalam tahap kajian. Namun di lapangan, perubahan sudah mulai terlihat dan memicu kekhawatiran soal kemacetan hingga perubahan arah jalan yang membingungkan pengguna.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Parahyangan, Kristian menuturkan, perubahan akses jalan tanpa komunikasi yang jelas dianggap sulit dibenarkan dalam perspektif kebijakan publik. Meski pemerintah daerah punya kewenangan mengatur ruang dan lalu lintas, keputusan seperti ini seharusnya tidak diambil secara sepihak.

Kritik juga muncul karena pemerintah dinilai belum melibatkan masyarakat secara optimal sejak awal. Padahal, regulasi seperti Undang-Undang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik menekankan pentingnya partisipasi warga.

Seharusnya, sebelum kebijakan dijalankan, pemerintah memaparkan secara rinci alasan perubahan, peta arus lalu lintas baru, potensi dampak, hingga jalur alternatif yang disiapkan. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami sekaligus memberi masukan.

"Pelibatan publik yang ideal dilakukan sebelum kebijakan menjadi fakta di lapangan. Jika komunikasi baru dilakukan setelah proyek berjalan, maka yang muncul justru kebingungan dan resistensi dari warga," paparnya.