Dedi Mulyadi: Anggaran Beasiswa Pelajar Miskin Tunggu Data Dapodik

04 Feb 2026, 16:19 WIB

Azzis Zulkhairil

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunggu data Dapodik untuk anggaran beasiswa murid miskin yang belum teranggarkan dalam APBD murni 2026.
Basis data penerima beasiswa akan bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terbaru, sehingga belum diketahui siapa yang akan mendapatkan bantuan tersebut.
Anggaran beasiswa sebesar Rp218 miliar sudah ada di APBD murni 2026, namun menunggu data Dapodik yang kemungkinan baru muncul di bulan Agustus mendatang.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi angkat bicara mengenai anggaran beasiswa bagi murid dari keluarga miskin yang tidak teranggarkan dalam APBD murni 2026. Anggaran itu dipastikan tetap ada namun kini menunggu pendataan para penerima terlebih dahulu.

Dedi mengatakan, belum munculnya anggaran tersebut bukan berarti bantuan pendidikan dihapus, melainkan masih belum ada data para penerimanya karena para murid baru yang akan mendapatkan bantuan tersebut kini masih belum masuk SMA atau SMK swasta.

"Kan mulai belajarnya itu kan nanti bulan Juni, kan kita ini hari ini belum bisa mendapat update data. Berapa yang kelas 1 yang tidak mampu yang di sekolah swasta tahun ajaran 2026–2027," kata Dedi, Rabu (4/2/2025).

1. Anggaran belum muncul karena belum ada data penerima

Gubernur Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Adapun basis data penerima beasiswa akan bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terbaru. Sehingga sampai saat ini belum diketahui berapa dan siapa saja yang akan mendapatkan bantuan tersebut.

"Jadi uang itu belum muncul karena kita belum ada data untuk siswa yang nanti di Dapodik yang baru. Kan nanti sasarannya adalah kelas 1. Nanti berarti berdasarkan data penerimaan siswa baru tahun 2026/2027 data itu keluar nanti, begitu," jelasnya.

Dedi pun menepis anggapan bahwa anggaran beasiswa harus selalu tercantum sejak awal dalam APBD murni. Ia memastikan, pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui mekanisme pergeseran anggaran.

"Kan bisa dengan pergeseran. Bisa dengan pergeseran, bisa," tegasnya.

2. Sekda pastikan anggaran dialokasikan di APBD murni 2026

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sementara, Sekda Provinsi Jabar, Herman Suryatman mengatakan, anggaran beasiswa ini sudah ada di APBD murni 2026 sebesar Rp218 milyar, namun memang kini menunggu data Dapodik yang kemungkinan muncul di bulan Agustus mendatang.

"Rp218 miliar terdiri dari Beasiswa personal sebesar Rp68 miliar, untuk biaya beli baju dan lainnya. Diperuntukan bagi siswa miskin DTSN desil satu (uangnya diberikan langsung kepada siswa)," katanya.

"Kemudian, Beasiswa operasional sebesar Rp150 miliar. Diberikan kepada siswa miskin yang sekolah di swasta sebagai pengganti SPP. Diperuntukan bagi siswa miskin DTSN desil satu sampai empat," jelas Herman.

3. DPRD pastikan belum ada anggaran untuk beasiswa di APBD 2026

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (Humas/Pemprov Jabar)

Sementara, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat, anggaran beasiswa baik operasional maupun personal sama sekali tidak muncul dalam dokumen APBD 2026.

"Jadi data terakhir ada Rp150 miliar alokasi untuk beasiswa operasional dan ada sekitar Rp68 miliar yang dialokasikan untuk beasiswa personal, itu yang untuk keluarga miskin ekstrem, tadi tersampaikan bahwa clear di APBD murni itu tidak ada," ungkap Yomanius, Selasa (3/2/2026).