Datang Subuh, Pendaftaran PPDB Hari Pertama di Kota Bandung Membludak

Budi menuturkan, dia baru pertama kali datang ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya dalam PPDB. Karena sejauh ini informasinya PPDB dilakukan seluruhnya secara daring (online) maka dia sempat kelabakan, khususnya pada saat menentukan jarak antara sekolah dan rumah.

"Terlalu lama nunggu koordinat itu bisa sampai 15 menit," ujarnya.

Waktu yang cukup lama ini karena tidak semua rumah yang sesuai dengan kartu keluarga terlihat dalam Google Maps. Alhasil ketika dicek butuh beberapa kali pengecekan sehingga tepat sasaran sesuai syarat zonasi sekolah.

Sementara itu, Ketua Panitia PPDB SMAN 2 Bandung, Fredi Trisianly mengatakan, alur pendaftaran ppdb di SMAN 2 Bandung ada tiga tahapan, pertama orang tua calon peserta didik diharuskan masuk ruang informasi terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan berkas jalur pilihan yang akan digunakan dalam pendaftaran.

Setelah melakukan pengecekan berkas orang tua akan diarahkan ke ruang penentuan titik koordinat zonasi, selanjutnya baru melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor urut pendaftaran. Dari ruang informasi ke ruang pemberkasan, setelah itu baru penentuan titik koordinat dan dapat nomor urut.

Untuk mengantisipasi kepadatan di ruang informasi pihaknya akan melakukan pembagian formulir di halaman sekolah. Selain itu, masyarakat bisa langsung menayakan perihal teknis PPDB di halaman sekolah.

"Besok kita akan ubah formatnya, besok formulir kita akan bagikan duluan di luar, jadi mereka //ngisi// langsung, yang bertanya personal saja //ga// usah di dalam ruangan, format biru, merah, kuning semuanya ada di sana, panitia akan di luar nanti menjelaskan," ujar Fredi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang meninjau proses PPDB di SMA 8 berharap peserta didik yang tidak lolos ke sekolah negeri agar tidak berkecil hati.

Menurutnya, jika orang tua siswa tidak berniat memasukan anaknya ke sekolah swasta maka bisa memanfaatkan keberadaan pesantren dalam menuntut ilmu. Jawa Barat saat ini telah banyak lembaga pendidikan nonformal atau pondok pesantren yang berkualitas. Bahkan telah banyak pesantren yang menghasilkan lulusan dengan kualitas tidak kalah dengan pendidikan formal.

"Di Jawa Barat ada lembaga pendidikan yang sudah umum bahkan hadir sebelum ada pendidikan formal, yaitu pondok pesantren. Dan kami yakin produk (lulusan pondok pesantren) tidak kalah dengan produk pendidikan formal" kata dia.

Untuk meningkatkan kualitas pondok pesantren Jawa Barat segera memiliki peraturan daerah (perda pendidikan keagamaan yang di dalamnya mengatur pondok pesantren. Perda prakarsa Pemprov Jabar sedang dibahas di DPRD.

"Pondok pesantren nanti akan mendapatkan bantuan secara reguler dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Mereka akan mendapatkan bantuan bukan dari pos hibah, tetapi (anggaran) biasa yang kontinyu dari pemerintah," pungkas Uu.