Data yang Semrawut Persulit Urusan Kemiskinan di Kota Bandung

12 Jun 2024, 17:45 WIB

ilustrasi si miskin yang terusir (pixabay.com/kantsmith)

Bandung, IDN Times - Angka penduduk miskin di Kota Bandung setiap tahunnya terus menurun, meski angkanya masih di atas 100 ribu. Pada 2021 jumlah miskin berada di angka 112,5 ribu, kemudian turun menjadi 109,82 ribu pada 2022, dan 102,80 ribu pada 2023.

Penurunan angka ini belum memuaskan Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan bisa lebih cepat asalkan pendataan yang ada dilakukan secara tepat dan tidak tersebar.

Integrasi dan satu basis data menjadi salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang sama maka intervensi program dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara optimal.

"Permasalahan utama kemiskinan yakni data. Data yang berbeda Itulah menjadi cikal-bakal intervensi kemiskinan kurang berjalan maksimal. Maka kita harus memastikan datanya satu," ujar Bambang dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung, Rabu (12/6/2024).

1. Harus ada satu data yang aktual atau real time

ilustrasi kemiskinan (pexels.com/jimmychan)

Ia menyebut, satu data kemiskinan ini sangat penting jika bisa menampilkan data secara aktual atau real time. Terlebih Kota Bandung memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen sesuai target pemerintah pusat.

Saat ini, data kemiskinan masih menggunakan tiga basis data yang berbeda yakni Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

2. Segera siapkan Kepwal untuk satu data kemiskinan

ilustrasi fakir miskin (pexels.com/Timur Weber)

Menurut Bambang, satu data tersebut akan dituangkan ke dalam keputusan wali kota terkait satu data kemiskinan sebagai dasar dalam pelaksanaan berbagai program intervensi kemiskinan. Data tunggal bakal menjadi upaya memastikan Pemkot Bandung naik kelas dalam penanggulangan kemiskinan.

"Permasalahan kemiskinan adalah data. Harus ada satu data yang dipakai dan harus dituangkan dalam Kepwal. Lakukan verifikasi dan validasi data yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap intervensi program. Nantinya Kominfo sebagai wali data memadupadankan datanya," ujarnya.

3. Ini tiga strategi Pemkot tanggulangi warga miskin

unsplash.com

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemkot Bandung menerapkan tiga strategi yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kantong kemiskinan.

Terkait dengan satu data kemiskinan, ia menyebut Dinsos telah meluncurkan inovasi sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu atau Yes! Jitu; sebuah platform pelayanan sosial terintegrasi yang berbasis pada data tunggal.

"Kami membuat satu komitmen, seluruh OPD yang punya program untuk meningkat kesejahteraan masyarakat harus berkomitmen menggunakan single data. Program intervensi harus berdasarkan hasil assesment," katanya.