Data COVID-19 Daerah dan Provinsi Beda, Ini Penjelasan Ridwan Kamil

Emil bilang, kabupaten dan kota di Jabar tentunya sudah memahami bahwa semua data mengenai COVID-19 harus tersampaikan langsung ke pemerintah pusat. Dalam hal ini, Pemprov Jabar tidak meminta langsung data dari setiap daerah di Jabar.

"Persoalan data ini lumayan kompleks ya, karena kami sebagai provinsi posisinya bukan di tengah. Jadi dalam urusan data itu, kabupaten dan kota itu lapornya langsung ke pusat," katanya.

Data yang diterima Pemprov Jabar kemudian dipublikasikan melalui Pikobar, yang merupakan data final dari pemerintah pusat. Emil mengatakan, langkah ini memang kurang proporsional, namun sudah menjadi aturan pemerintah pusat.

"Pusat mengumumkan lalu kita tarik dan dijadikan data di provinsi. Kan idealnya dari kota provinsi dulu supaya kami bisa verifikasi baru ke pusat, tapi polanya yang di republik ini diputuskan pusat dulu baru ke provinsi," jelasnya.

Emil menegaskan, semua data COVID-19 baik total kesembuhan pasien, kematian, dan angka positif aktif di kabupaten dan kota tidak diputuskan oleh Pemprov Jabar. Adapun total data pasien yang meninggal dalam rumah sakit dan isolasi mandiri juga masih belum dipisahkan.

"Kami menduga kesembuhan yang isoman ini jumlahnya masif tapi belum tentu terlaporkan oleh kota dan kabupaten. Yang mungkin secara SOP melaporkan kesmembuhannya adalah kesembuhan di rumah sakit ya," kata dia.

Untuk di diketahui, sejumlah daerah di Jabar banyak memprotes kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov Jabar mengenai data COVID-19 yang mengakibatkan status level kewaspadaan daerah masuk zona merah. Seperti Kabupaten Cianjur.

Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, ada kesalahan data pemerintah pusat dan Pemprov Jabar yang mengakibatkan wilayahnya masuk dalam zona merah.

"Ada kesalahan di data, belum di-update. Makanya di data pusat itu tingkat kesembuhan yang awalnya kita peringkat dua di Jawa Barat jadi peringkat akhir. Padahal tingkat kesembuhan kita sudah hampir 90 persen," kata dia.