Dari Sisi Arsitek, Ridwan Kamil Sebut Lahan Ibu Kota Baru Terlalu Luas

26 Agu 2019, 16:15 WIB

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat ikut angkat bicara terkait keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Penajam dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin(26/8). Menurutnya, keputusan apapun yang diambil pemerintah pusat sudah pasti melalui kajian mendalam baik eksekutif maupun legisatif.

"Kalau sudah jadi pertimbangan pemerintah pusat yang namanya DPR (RI) saya kira kita dukung," ujar Ridwan Kamil di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (26/8).

Meski demikian, sebagai orang yang memiliki latar belakang arsitektur, Ridwan menilai desain dan asumsi ibu kota baru ini banyak yang kurang tepat. Hal tersebut menitikberatkan pada ketidakseimbangan antara lahan dan jumlah penduduk.

"Misalnya 200 ribu hektare untuk 1,5 juta penduduk. Menurut saya itu boros lahannya," katanya.

1. Kondisi ketimpangan lahan dan jumlah penduduk terjadi di Brasil dan Myanmar

Dok.IDN Times/Istimewa

Emil, sapaan akrabnya, mencontohkan, luas tanah yang terlalu luas dan tidak sesuai dengan jumlah penduduk di antaranya terjadi di Brasil dan Myanmar. Akibatnya tanah yang kosong di sana terlalu luas, minim pembangunan, dan warganya tidak betah. Berbeda dengan Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, yang berdiri di atas lahan 17 ribu hektare memiliki jumlah penduduk 700 ribu jiwa.

Menurutnya, apabila jumlah penduduk di ibu kota baru diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa, maka luas tanah yang ideal adalah 35 ribu hektare. Jika tanah yang ada 200 ribu hektare dan penduduknya 1,5 juta jiwa maka akan terjadi pemborosan. Jika itu terjadi maka akan terjadi penggelontoran uang yang banyak dalam infrastruktur, yakni dari mulai aspal hingga kabel hanya untuk mengakomodir penduduk.

"Kalau mau contoh baik tirulah Washington DC. Cukup dengan rasio 17 ribu hektare lahan untuk 700 ribu orang, dengan kota padat, bisa jalan kaki nyaman. Jangan mengulangi kesalahan segala harus lahan luas," papar Emil.

2. Lima alasan Presiden Jokowi pindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyebutkan alasan pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jokowi menyebutkan lima alasannya.

Pertama lantaran Kalimantan Timur minim dari bencana, mulai dari banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.

"Kedua, lokasi yang strategis di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda," ujar Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Alasan keempat, karena Kalimantan Timur memiliki infrastruktur yang lengkap. Terakhir, wilayah tersebut tersedia lahan yang luas milik pemerintah, yakni seluas 180 ribu hektare.

3. Jakarta akan jadi pusat perekonomian

Ilustrasi realiasi investasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Terkait dengan pemindahan ibu kota, Jokowi menyebut DKI Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis maupun keuangan berskala internasional. "Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis, perdagangan, berskala regional dan internasional," kata Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam konferensi pers di Komplek Istana, Jakarta, Senin (26/8).

Presiden Jokowi juga memastikan jika Jakarta juga akan dilakukan pengembangan. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp571 triliun tengah dikaji.

"Jakarta dalam melakukan open regeneration dianggarkan Rp571 triliun tetap dijalankan dan pembahasan dalam level teknis dan siap dieksekusi," tuturnya.

Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan bahwa pemindahan ibu kota merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa.

"Pemerintah akan membangun industrialisasi berbasis SDA (sumber daya alam)," pungkas dia.