Dana Haji Tembus Rp171 T, BPKH: Efisiensi Biaya Terus Dioptimalkan

Saat ini BPKH telah memiliki BPKH Apps. Aplikasi itu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik untuk jemaah haji yang telah mendaftar. Salah satunya, jemaah yang sudah mendaftar bisa mengecek nilai manfaat dari dana haji melalui virtual account yang dimiliki. Nilai manfaat itu merupakan imbal hasil keuangan haji dari pengelolaan yang dilakukan BPKH.

Lembaga ini juga bekerja sama dengan 30 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), untuk meningkatkan strategi layanan terhadap jemaah. Nantinya BPKH akan senantiasa berkolaborasi dan bersinergi bersama BPS-BPIH dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pendaftaran haji, jemaah haji tunggu serta jemaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, menyampaikan bahwa kuota haji untuk Jawa Barat tahun ini mencapai 38.723 jemaah.

Ia menekankan pentingnya sosialisasi keuangan haji, terutama bagi masyarakat Jawa Barat yang mayoritas jemaahnya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar.

"Diseminasi informasi mengenai keuangan haji menjadi sangat krusial. BPKH harus terus mencerahkan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait pengelolaan dana haji," kata dia.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya mendorong agar berbagai pihak yang terkait dengan keberangkatan haji bisa membantu menyelesaikan persoalan Asrama Haji di Indramayu yang kini masih memerlukan air bersih juga masalah-masalah lainnya.

Menurutnya, berdasarkan informasi terbaru, kondisi Asrama Haji di Indramayu ini masih harus dipersiapkan lebih baik, jelang pemberangkatan calon jemah haji di tahun ini."Ada beberapa hal yang memang perlu untuk dikuatkan dan disempurnakan terkait dengan dari kaitannya khususnya terkait dengan Asrama Haji di Indramayu," ujar Atalia.

Di sisi lain, dia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk memastikan dana umat digunakan secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap BPKH terus mengoptimalkan pengelolaan dana haji sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi jemaah. Selain itu, kami mendorong penguatan prinsip syariah dan kelembagaan, agar BPKH benar-benar dapat menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam pengelolaan dana haji yang adil serta mampu meringankan beban jemaah," ujar Atalia.