Dampak Krisis Global, 10 Ribu Pekerja Garmen di Subang Di-PHK

09 Nov 2022, 12:08 WIB

Ilustrasi PHK. (IDN Times/Aditya Pratama)

Subang, IDN Times - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melanda Kabupaten Subang tahun ini. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat bahkan menyebut gelombang PHK kali ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Ada sekitar 10 ribu karyawan yang di-PHK sampai saat ini di Subang,” kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Subang, Yenni Nuraeni saat dihubungi, Rabu (9/11/2022).

Ribuan karyawan yang di-PHK itu merupakan akumulasi dari 25 pabrik di daerah tersebut. Yenni mengakui 25 pabrik yang melakukan PHK itu seluruhnya bergerak di sektor garmen atau produksi pakaian jadi dan sebagainya. Sektor tersebut dinilai terdampak efek krisis global yang terjadi di kawasan Amerika dan Eropa saat ini.

1. Pesanan garmen untuk ekspor banyak yang dibatalkan

Suasana pabrik tekstil dan garmen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo Jawa Tengah. IDN Times/Anggun Puspitoningrum.

Menurut hasil pemantauannya ke pabrik-pabrik tersebut, Yenni mendapatkan laporan kondisi pesanan ekspor yang anjlok. “Pabrik-pabrik garmen tersebut biasanya mengekspor produknya ke Amerika dan Eropa. Tapi, sekarang banyak yang cancel (membatalkan) pesanannya,” ujar Yenni.

Ia menjelaskan, pembatalan pesanan itu terjadi pada dua bulan terakhir tahun ini, tepatnya pada Oktober-November 2022. Kondisi itu membuat pihak perusahaan pesimistis menghadapi 2023 sehingga mereka terpaksa melakukan efisiensi biaya, salah satunya memberhentikan karyawan.

2. Gelombang PHK di Subang kali ini termasuk luar biasa

ilustrasi. Para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 2019. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

PHK terhadap karyawan pabrik tersebut diperkirakan mencapai 10-50 persen dari total pekerja di satu pabrik. Namun, Yenni memastikan belum ada perusahaan garmen yang menutup pabriknya di Subang.

“Sekarang ini termasuk kejadian luar biasa untuk Subang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” kata Yenni prihatin. Ia pun berharap kondisi krisis tersebut segera membaik agar tidak berdampak lebih buruk bagi pekerja maupun perekonomian daerahnya ke depan.

3. Pemda tidak bisa signifikan kurangi angka pengangguran

Ilustrasi pelatihan kerja (ANTARA FOTO/Rahmad)

Kondisi krisis itu diakui tak hanya dialami pabrik-pabrik di Subang melainkan juga di daerah lainnya di Indonesia. Yenni memastikan penyebabnya adalah krisis global, bukan semata-mata karena Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang dianggap tinggi.

Untuk menghadapi gelombang PHK yang lebih buruk pada 2023, Pemerintah Kabupaten Subang diakui tak memiliki upaya yang efektif. “Untuk menggelar pelatihan kerja kita hanya mampu 400-600 orang, sedangkan anak SMK yang lulus setiap tahun saja ada 11 ribu,” ujar Yenni mengakui anggaran daerahnya sangat terbatas.