Bandung, IDN Times - Kepemilikan harta kekayaan pejabat negara saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. Kasus pamer harta salah satu anak pejabat Dirjen Pajak dan pegawai Bea Cukai, Kementerian Keuangan membuat hilangnya kepercayaan publik pada pejabat negara.
Di Jawa Barat, IDN Times coba menelusuri berapa harta yang dimiliki sejumlah pemangku kebijakan khususnya kepala dinas (kadis). Mengacu pada data e-lhkpn Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hampir seluruh kadis bahkan Gubernur Jawa Barat dan wakilnya, Ridwan Kamil serta Uu Ruzhanul Ulum berlum terdaftar untuk tahun 2022. Data terakhir yang ada adalah tahun 2021.
Bahkan, dari 25 kepala dinas yang terdata melalui laman Jabarprov.go.id, terdapat dua kadis, yaitu Kadis Perindustrian dan Perdagangan Lendra Sofyan serta Bina Marga dan Penataan Ruang Bambang Tirtoyuliono yang belum terdapat di e-lhkpn.
