Daftar Aturan Siswa di Jabar Versi Gubernur Dedi Mulyadi

03 Mei 2025, 16:33 WIB

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Time - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah resmi mengimplementasikan rencana untuk mengirim siswa-siswi bermasalah ke barak TNI. Para siswa tersebut nantinya akan menjalani pendidikan militer dalam waktu beberapa hari.

Mesk begitu, hal ini dilakukan dengan persetujuan orangtua dari para siswa-siswi itu sendiri. Rencana ini sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, meski Politisi Partai Gerindra ini tetap menjalankannya dan kini telah resmi membuat Surat Edaran (SE) dengan nomor: 43/PK.03.04/KESRA.

Surat ini berisi tentang sembilan langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya dengan dasar, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Surat Edaran Nomor 64/PK.01/KESRA tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan.

Terkahir, SE ini mengacu pada Perjanjian Kerja Aama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomo 23/DG.02.02.01/PEMOTDA dan KERMA/11/II/2025 tanggal 14 Maret 2025, tentang Sinergi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat.

1. Seluruh kabupaten kota diminta menindaklanjuti SE ini

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (IDN Times/Fatimah)

Dalam SE ini, Dedi Mulyadi memberikan beberapa larangan yang ia klaim bertujuan untuk membangun karakter peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah di wilayah Provinsi Jawa Barat, menuju terwujudnya Gapura Panca Waluya.

Hal itu berarti peserta didik di Jabar harus cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), pinter (pintar), tur singer (dan gesit). Seluruh kabupaten dan kota di Jabar diminta untuk memenuhi harapan sang gubernur dengan sembilan poin.

Dalam poin pertama, Dedi berharap adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta tersedianya toilet peserta didik di dalam kelas, untuk menunjang aktivitas dan proses belajar, sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang baik bagi tumbuhnya Generasi Panca Waluya.

"Peningkatan mutu dan kualitas guru yang adaptif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memahami arah dan tujuan pendidikan secara paripurna, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya," ujar Dedi dikutip dalam SE, Sabtu (3/5/2025).

2. Sekolah dilarang menggelar study tour

IDN Times/Debbie Sutrisno

Dedi kemudian melarang sekolah membuat kegiatan piknik, yang dibungkus dengan kegiatan study tour, yang memiliki dampak pada penambahan beban orangtua. Dedi meminta kegiatan tersebut bisa diganti dengan berbagai aktivitas berbasis inovasi.

"Seperti mengelola sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pertanian organik, aktivitas peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri," katanya.

Sekolah, kata Dedi, dilarang membuat kegiatan wisuda pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah, "Kegiatan tersebut hanya seremonial yang tidak memiliki makna akademik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia," tuturnya.

Untuk menyongsong pemberlakuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara merata, Dedi pun mengharuskan setiap peserta didik agar dapat membawa bekal makanan ke sekolah, mengurangi uang jajan, serta mendorong peserta didik untuk menabung sebagai bekal dan lahan investasi di masa depan.

Peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum, atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik.

"Untuk peserta didik di daerah terpencil, diberikan toleransi sebagai upaya untuk memudahkan daya jangkau peserta didik dari rumah menuju ke sekolah," kata Dedi.

3. Siswa bermasalah diberikan pendidikan militer

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Untuk meningkatkan kedisiplinan serta rasa bangga sebagai warga negara yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dedi meminta setiap peserta didik memahami wawasan kebangsaan, dengan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler.

Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan seperti Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja, dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi positif pada pembentukan karakter kebangsaan peserta didik.

Setelah itu, bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus, yang sering terlibat tawuran, main game, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong dan perilaku tidak terpuji lainnya, akan dilakukan pembinaan khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari orangtua.

"Melalui pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Jajaran TNI dan Polri," ucapnya.

Terakhir Dedi mendorong peningkatan pendidikan moralitas dan spiritualitas melalui pendekatan pendidikan agama, sesuai dengan keyakinannya masing-masing.