Daftar 4 Kepala Daerah Perempuan di Jabar, Ada Anak Eks Kapolri

28 Agu 2023, 09:47 WIB

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana (Instagram.com/cellicanurrachadiana)

Bandung, IDN Times - Peran perempuan di Jawa Barat dalam kepemimpinan turut mendapatkan kepercayaan di masyarakat. Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, tercatat ada empat kepala daerah yang dipimpin perempuan.

Empat perempuan yang memimpin kabupaten dan kota ini dipilih masyarakat dalam pemilu langsung melalui partai politik masing-masing. Sebelum masuk dalam dunia politik, mereka juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Adapun empat kepala daerah yang dipimpin perempuan ini yaitu; Kota Banjar, Kabupaten Indramayu, Bupati Karawang, Bupati Purwakarta. Namun, dari keempat kepala daerah perempuan ini ada beberapa yang jabatannya akan berakhir di 2023.

Lalu siapa saja dan bagaimana latar belakang empat kepala daerah perempuan ini?

1. Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika

IDN Times/Humas Pemkab Purwakarta

Anne Ratna Mustika merupakan bupati Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023. Dia meruapakan mantan istri dari Dedi Mulyadi yang kini menjadi anggota Partai Gerindra. Perempuan yang kerap disapa dengan Ambu Anne ini maju melalui Partai Golkar dengan didampingi H. Aming dari Partai PAN.

Selama memimpin Purwakarta, perempuan kelahiran 28 Januari 1982 telah banyak membuat trobosan dalam pelayanan publik. Dia juga turut diganjar banyak penghargaan atas kinerjanya. Namun, jelang akhir kepimpinannya Ambu Anne harus menghadapi prahara rumah tangganya.

Jabatan Ambu Anne sendiri akan berakhir pada September 2023. Dia kemudian mencalonkan diri maju dalam Pileg 2024 untuk calon DPRD Jawa Barat.

2. Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana

Istimewa

Cellica Nurrachadiana merupakan Bupati Karawang dua periode2015-2020 dan 2021-2026. Dia sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Karawang untuk masa bakti 2010-2015, dan dinobatkan sebagai wakil bupati termuda se-Indonesia saat itu.

Perempuan kelahiran 18 Juli 1980 ini merupakan politisi Partai Demokrat. Selama menjabat Bupati Karawang dua periode, Cellica telah banyak membuat perubahan, salah satunya program rumah susun untuk mengurangi pemanfaatan lahan karena lahan pertanian semakin berkurang akibat ekspansi kawasan industri.

Saat ini Cellica telah mengajukan pengunduran diri sebagai Bupati Karawang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah itu dia ambil karena menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI di Pileg 2024.

3. Bupati Indramayu, Nina Agustina

Pasangan kepala daerah Nina Agustina dan Lucky Hakim. (Dokumentasi Istimewa)

Nina Agustina merupakan Bupati Indramayu periode 2021–2024. Dia merupakan politisi dari PDI Perjuangan. Perempuan kelahiran 17 Agustus 1973 ini merupakan putri dari mantan Kapolri Da'i Bachtiar. Dia memenangkan Pilkada Indramayu berpasangan dengan Lucky Hakim.

Sayangnya, keduanya harus berpisah karena adanya perbedaan pandangan. Lucky Hakim mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Indramayu, dan juga berpindah partai dari Gerindra kini ke NasDem.

Dalam memimpin Kabupaten Indramayu, Nina turut banyak membuat perubahan dari program yang dibuatnya. Baru baru ini dia diganjar Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) oleh pemerintah pusat melalui BKKBN. Nina satu-satunya bupati yang mendapatkan penghargaan itu.

4. Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih

Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih (instagram.com/adeuusukaesihofficial2013)

Ade Uu Sukaesih merupakan Wali Kota Banjar dua periode 2013-2018 dan 2018-2023. Perempuan kelahiran 17 Maret 1953 merupakan politisi dari Partai Golkar. Ade sendiri memiliki banyak pengalaman dalam bidang organisasi, seperti Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Ciamis, 1996–1999, Ketua Alhidayah Ciamis, 1999-2003, Wakil Ketua Partai Golkar Banjar 2003–2009.

Dengan pengalaman yang tergolong banyak. Selama memimpin Kota Banjar, Ade diganjar beberapa penghargaan. Adapun berbagai prestasi yang berhasil diraih Kota Banjar selama kepemimpinan Ade Uu, yaitu:

-Penghargaan Adipura untuk keenam kalinya (2021)

-Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Menteri Hukum dan HAM tahun 2020

-Kota Sehat (Swasti Saba) Wistara dari Kementerian Kesehatan (2020)

-Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut dari BPK RI (2021) dan Kota Layak Anak (2021).