Curah Hujan Naik, Cirebon Terancam Banjir Bandang Kedua Kalinya

04 Nov 2025, 11:44 WIB

Hakim Baihaqi

Sungai Cipager di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pascabanjir bandang

Intinya sih...

Perkuat infrastruktur pengendali airMenurut BPBD, fokus utama tahun ini adalah pembangunan infrastruktur pengendali banjir, termasuk normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, dan pembangunan embung serta bendungan kecil.
Edukasi dan sistem peringatan diniBPBD memperkuat pendekatan nonfisik dengan tata kelola dan peningkatan kesadaran masyarakat. Sistem peringatan dini terus disempurnakan, pemetaan ulang daerah rawan banjir dilakukan setiap tahun.
Koordinasi dan kesiapsiagaan daruratPemerintah daerah menyiapkan posko siaga di titik strategis, lengkap dengan perahu evakuasi dan logistik bantuan cepat. Koordinasi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Cirebon, IDN Times - Ancaman banjir bandang kembali membayangi Kabupaten Cirebon, Jawa Barat seiring meningkatnya curah hujan di wilayah hulu Kabupaten Kuningan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon menyatakan telah menyiapkan langkah antisipasi struktural dan nonstruktural guna mencegah terulangnya bencana serupa seperti yang melanda daerah tersebut pada awal tahun 2025.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin, mengatakan, potensi banjir bandang tahun ini cukup tinggi mengingat curah hujan di bagian hulu Sungai Cipager mulai meningkat.

"Kami terus memantau kondisi cuaca dan debit air di hulu. Pengalaman banjir bandang Januari lalu menjadi peringatan penting agar masyarakat dan pemerintah lebih siap,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).

Pada peristiwa 17 Januari 2025, luapan Sungai Cipager menyebabkan ribuan rumah terendam dan memaksa sedikitnya 2.430 jiwa dari lima kecamatan, Sumber, Tengah Tani, Gunung Jati, Weru, dan Plered, terpaksa mengungsi.

Kerugian ekonomi dan sosial cukup besar, sehingga kesiapsiagaan kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

1. Perkuat infrastruktur pengendali air

Banjir bandang melanda sebagian Desa Palir, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon.

Menurut Ikin, salah satu fokus utama BPBD tahun ini adalah pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Langkah ini meliputi normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi agar kapasitas aliran meningkat.

Menurut Ikin, pembangunan embung dan bendungan kecil di wilayah tengah dan hulu juga harus dikaji untuk memperlambat laju air sebelum mencapai kawasan padat penduduk di hilir.

Selain itu, drainase perkotaan di kecamatan padat seperti Sumber dan Tengah Tani juga akan diperbaiki serta ditinggikan agar air tidak mudah meluap ke jalan dan permukiman.

“Upaya ini akan kami kombinasikan dengan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) yang rusak akibat alih fungsi lahan. Tanpa itu, perbaikan fisik saja tidak akan cukup menahan debit air yang terus meningkat,” tutur Ikin.

2. Edukasi dan sistem peringatan dini

Kondisi Sungai Cipager di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pascabanjir bandang

Selain infrastruktur, BPBD memperkuat pendekatan nonfisik berupa tata kelola dan peningkatan kesadaran masyarakat. Sistem peringatan dini (early warning system) terus disempurnakan dengan dukungan BMKG, BNPB, dan jaringan relawan desa tangguh bencana.

Dengan sistem ini, warga hilir dapat segera mendapat notifikasi saat curah hujan ekstrem terdeteksi di wilayah hulu.

BPBD juga melakukan pemetaan ulang daerah rawan banjir dan memperbarui data risiko setiap tahun. Edukasi rutin dilakukan agar masyarakat memahami jalur evakuasi, kesiapan logistik, serta pentingnya menjaga lingkungan.

“Kami terus dorong warga agar tidak mendirikan bangunan di sempadan sungai dan area cekungan air,” tambahnya.

3. Koordinasi dan kesiapsiagaan darurat

Pascabanjir bandang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Untuk menghadapi potensi banjir bandang, pemerintah daerah menyiapkan posko siaga di titik strategis, lengkap dengan perahu evakuasi dan logistik bantuan cepat.

Dalam situasi darurat, BPBD akan mengaktifkan komando lapangan terpadu yang melibatkan TNI, Polri, tenaga medis, dan relawan setempat.

“Koordinasi lintas instansi menjadi kunci. Kami bekerja bersama BNPB, BMKG, Kementerian PUPR, dan KLH dalam pemantauan, pembangunan, hingga reforestasi wilayah hulu,” ujar Ikin Asikin.

Ia menegaskan, masyarakat diminta tetap waspada dan segera melapor jika terjadi peningkatan debit air atau longsor di daerah hulu.

"Kewaspadaan dini adalah penyelamat utama. Pemerintah berupaya maksimal, tapi kesiapan masyarakat menentukan keselamatan bersama,” tutupnya.