Cuaca Ekstrem Ancam Pengiriman Logistik Pemilu 2024 di KBB

Bandung Barat sendiri memiliki wilayah yang sangat luas, yang mencakup 16 kecamatan dan 165 desa yang dikepung ancaman bencana hidrometeorologi. Sehingga, kata Rifqi, langkah antisipasi harus disiapkan agar logistik Pemilu 2024 aman dari kerusakan akibat cuaca hujan.

Rifqi mengatakan, untuk pengamanan di gudang agar tidak rusak karena hujan, instansinya sudah melakukan antisipasi dengan memakai tempat yang dipastikan tidak bocor. Begitupun untuk alasnya sudah menggunakan alat agar logistik tidak lembab.

"Terkait penyimpanan logistik gudang itu sudah aman dari banjir dan bocor karena kami menggunakan gudang yang baru. Termasuk kelembaban kami antisipasi pakai alas palet," ucap Rifqi.

Kemudian untuk proses pengiriman ke PPK dan PPS, ujar Rifai, KPU KBB akan menggunakan mobil yang paling aman. Sedangkan untuk pendistribusian ke wilayah terpencil yang tidak bisa diakses menggunakan kendaraan roda empat, di mana KPU memastikan untuk menyesuaikan metode pengiriman dengan cuaca.

"Sudah kami antisipasi pengiriman ke TPS atau lokasi yang hanya bisa pakai motor, kami akan sesuaikan apakah harus dibungkus pakai plastik. Kalau hujan lebat kami gak akan paksakan dulu tunggu reda, tapi tentu kami sesuaikan agar tidak terlambat juga," tutur dia.

Rifqi melanjutkan, ia sudah
melakukan pemetaan jalur distribusi logistik Pemilu 2024. Pemetaan atau mapping dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan pendistribusian logistik pesta demokrasi lima tahunan itu.

Dia mengatakan, pemetaan jalur distribusi logistik sangat penting untuk memastikan proses pendistribusian logistik Pemilu 2024 berjalan tepat waktu. Pemetaan dilakukan di setiap daerah di Bandung Barat yang meliputi 16 kecamatan dan 165 desa.

Apalagi berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya masih ada beberapa wilayah yang memang sulit dijangkau. Contohnya, masih ada beberapa wilayah di Bandung Barat yang sulit diakses menggunakan kendaraan roda dua.

"Memang masih ada beberapa wilayah yang harus menyesuaikan dengan kondisinya. Misalkan banyak wilayah yang belum terjangkau oleh kendaraan roda empat, itu di tingkat KPPS (TPS)," kata Rifqi.