ASN Cirebon harus bekerja di kantor untuk menjaga kualitas layanan publik dan efektivitas birokrasi pemerintahan daerah.
Kesenjangan infrastruktur digital dan kedisiplinan ASN menjadi alasan utama mengapa WFH belum layak diterapkan.
Pemkab Cirebon mempertimbangkan WFH di masa mendatang jika infrastruktur digital dan sistem pengawasan ASN sudah lebih siap.
Cirebon, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan tidak akan mengikuti langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mewacanakan sistem work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, memastikan seluruh ASN di lingkungan Pemkab tetap bekerja secara penuh di kantor atau work from office (WFO).
Keputusan ini diambil demi menjaga kualitas layanan publik serta efektivitas birokrasi pemerintahan daerah.
Imron menuturkan, ASN memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat, terutama dalam urusan pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan kesehatan. Jika sistem kerja jarak jauh diterapkan tanpa kesiapan matang, potensi terganggunya layanan publik dinilai sangat besar.
“ASN Cirebon tetap masuk kantor seperti biasa. Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan tanpa hambatan,” ujar Imron di Kantor Bupati Cirebon, Rabu (29/10/2025).
Ia menilai, WFH tidak dapat diimplementasikan secara sembarangan. Banyak sektor di Pemkab Cirebon masih mengandalkan sistem kerja manual, terutama yang melibatkan pelayanan langsung.
Menurutnya, bekerja dari rumah bukan sekadar membuka laptop dan mengirim laporan, melainkan memerlukan ekosistem digital yang kuat dan budaya kerja mandiri.
Bupati menyoroti persoalan kesenjangan infrastruktur digital yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Di sejumlah kecamatan, koneksi internet belum stabil, sementara sebagian ASN belum memiliki perangkat kerja yang mendukung sistem daring.
“Kalau jaringan sering putus atau perangkatnya tidak mendukung, bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik? Sistem digital kita juga belum sepenuhnya terintegrasi,” ujar Imron.
Ia menambahkan, proses birokrasi di Pemkab Cirebon masih bergantung pada koordinasi tatap muka. Penandatanganan dokumen, verifikasi data, hingga rapat koordinasi lintas bidang masih dilakukan secara manual.
“Kalau semua dikerjakan dari rumah, akan ada risiko penumpukan pekerjaan karena belum ada sistem pemantauan kinerja yang bisa berjalan real time,” ujarnya.
Selain persoalan teknis, Imron menilai aspek kedisiplinan ASN juga menjadi alasan kuat mengapa WFH belum layak diterapkan. Menurutnya, sebagian ASN belum menunjukkan tanggung jawab kerja yang stabil ketika tidak berada di lingkungan kantor.
“Pengalaman sebelumnya menunjukkan, WFH sering disalahpahami sebagai waktu santai. Padahal produktivitas tetap harus dijaga. Kami ingin ASN tetap fokus, disiplin, dan bisa diandalkan,” tuturnya.
Pemkab Cirebon, kata dia, sedang memperkuat sistem penilaian berbasis kinerja dan kehadiran fisik agar produktivitas ASN bisa terukur dengan jelas. Ia menegaskan, kehadiran langsung di tempat kerja menjadi bagian penting dari pembentukan budaya disiplin birokrasi.
Meski menolak wacana WFH dari Pemprov Jabar untuk saat ini, Imron tidak menutup peluang penerapan sistem kerja fleksibel di masa mendatang. Ia menilai, langkah tersebut bisa dipertimbangkan bila infrastruktur digital dan sistem pengawasan ASN sudah lebih siap.
“Kalau nanti jaringan internet sudah merata dan sistem kerja sudah digital sepenuhnya, mungkin bisa kita kaji lagi. Tapi saat ini, prioritas kita tetap pada pelayanan publik yang cepat, akurat, dan hadir langsung bagi masyarakat,” katanya.