Cirebon Gelontorkan Rp241 Miliar untuk Benahi Jalan Rusak pada 2026

Agus menyebut, alokasi Rp241 miliar difokuskan untuk perbaikan jalan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat. Ia mengakui, kondisi jalan di sejumlah wilayah masih jauh dari ideal dan membutuhkan penanganan berkelanjutan.

“Ini tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah. Harapannya bisa diselesaikan secara bertahap,” katanya.

Secara ekonomi, jalan menjadi urat nadi distribusi barang dan jasa, terutama bagi wilayah agraris dan sentra industri kecil seperti Cirebon. Jalan rusak berarti biaya logistik meningkat, waktu tempuh lebih lama, dan daya saing produk lokal tertekan. Karena itu, efektivitas penggunaan Rp241 miliar akan sangat menentukan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Masalahnya, kata Agus, cakupan jalan yang harus ditangani sangat panjang. Total panjang jalan di Kabupaten Cirebon mencapai sekitar 1.240,3 kilometer yang tersebar dalam kurang lebih 564 ruas jalan.

Untuk panjang jalan yang benar-benar membutuhkan perbaikan, ia mengaku belum bisa merinci. “Untuk itu nanti mungkin dinas teknis yang akan menjawab, karena masih dalam proses pemetaan,” ujarnya.

Pemetaan ini akan memisahkan mana jalan yang sudah dibeton, dihotmix, maupun yang masih rusak berat. Dari sinilah akan ditentukan prioritas penanganan. Tanpa data rinci dan transparan, anggaran ratusan miliar berisiko tak tepat sasaran dan hanya menambal masalah jangka pendek.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang melanda banyak daerah, Agus memastikan perbaikan jalan tidak terkena pemangkasan. “Untuk perbaikan infrastruktur jalan, insya Allah tidak kena efisiensi,” katanya.

Bahkan, Pemkab Cirebon tidak ingin hanya mengandalkan APBD. Melalui Dinas PUTR, pemerintah daerah akan mengusulkan tambahan dana ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

Langkah ini menunjukkan bahwa Rp241 miliar dinilai belum cukup untuk menjawab skala kerusakan jalan yang ada. Di sisi lain, ketergantungan pada bantuan eksternal juga mengindikasikan keterbatasan fiskal daerah dalam membiayai infrastruktur dasar.

Agus mengatakan, Pemkab Cirebon menargetkan persoalan jalan rusak bisa dituntaskan pada 2028. Namun target ini bergantung pada akurasi pemetaan, kesinambungan anggaran, serta kemampuan penyerapan dana.

Ia mengakui, hingga akhir tahun ini pemerintah masih mengejar penyerapan anggaran hingga minggu-minggu terakhir. Ini menjadi catatan kritis, karena rendahnya serapan sering berujung pada proyek tergesa-gesa dan kualitas pekerjaan yang dipertanyakan.

“Harapannya sih bisa terkejar. Sekarang kita lagi memastikan pemetaan jalan,” ujarnya.