Ciayumajakuning Punya 224 Ribu Pengangguran, Cirebon Terbanyak

Bila dilihat secara rinci, Kabupaten Cirebon mencatat angka pengangguran sebesar 73.635 orang terdiri dari 36.813 orang pernah bekerja dan kini menganggur, serta 36.822 orang yang sama sekali belum pernah memasuki dunia kerja.

Kabupaten Indramayu menyusul dengan 62.002 pengangguran, terdiri dari 26.010 yang pernah bekerja dan 35.992 belum pernah bekerja.

Sementara di Kabupaten Majalengka, angka pengangguran tercatat 29.644 orang, dengan porsi cukup besar berasal dari kelompok yang pernah bekerja, yaitu 18.923 orang.

Kondisi serupa juga terlihat di Kabupaten Kuningan dengan 48.106 pengangguran yang terdiri dari 30.693 orang sebelumnya bekerja dan 17.413 belum pernah masuk pasar kerja.

Sedangkan di Kota Cirebon, angka pengangguran tercatat 11.486 orang, relatif lebih rendah dibanding daerah lainnya, namun tetap menjadi sorotan karena komposisi penduduk yang lebih kecil.

Total secara keseluruhan, jumlah pengangguran di lima wilayah tersebut mencapai 224.873 orang, sebuah angka yang menggambarkan tekanan besar terhadap perekonomian regional, khususnya dari sisi produktivitas tenaga kerja.

Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus mengatakan, tingginya angka pengangguran di Ciayumajakuning sebagian besar disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia.

Ia menyebut, banyak pencari kerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

“Banyak yang menganggur itu sebenarnya sudah pernah bekerja, artinya mereka kehilangan pekerjaan namun belum terserap kembali. Di sisi lain, kelompok yang belum pernah bekerja juga menunjukkan kalau transisi dari pendidikan ke dunia kerja belum berjalan mulus,” kata Darwis, Jumat (27/6/2025).

Ia menambahkan, transformasi ekonomi digital dan industri berbasis teknologi juga menuntut kompetensi yang lebih spesifik, yang belum banyak dimiliki oleh para pencari kerja di wilayah-wilayah ini.

Darwis juga menyoroti perbedaan karakteristik antar daerah di Ciayumajakuning. Kabupaten Cirebon dan Indramayu misalnya, memiliki populasi penduduk usia produktif yang besar, namun infrastruktur ekonomi belum cukup kuat untuk menampung seluruh angkatan kerja.

Sebaliknya, Kota Cirebon sebagai wilayah perkotaan memiliki peluang kerja lebih beragam di sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata, meski dengan kapasitas lebih kecil.

Kabupaten Kuningan dan Majalengka relatif mengandalkan sektor pertanian dan pariwisata yang juga sangat bergantung pada musim dan kondisi pasar.

"Kabupaten Cirebon memang menjadi wilayah dengan populasi besar, tetapi laju pertumbuhan sektor industrinya belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru,” ujarnya.

BPS Jabar menekankan perlunya upaya serius dari pemerintah daerah dan swasta dalam memperluas lapangan kerja, serta mempercepat program pelatihan kerja dan pendidikan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan industri.

“Pemerintah kabupaten dan kota perlu memperkuat sinergi dengan dunia usaha. Banyak perusahaan sebenarnya kekurangan tenaga kerja terampil, tapi tidak ada supply yang sesuai. Di sinilah peran pendidikan vokasi menjadi penting,” ujar Darwis.

Ia juga mendorong agar program padat karya, penguatan koperasi, dan UMKM berbasis digital diperluas di desa-desa dan kota kecil untuk menampung angkatan kerja muda yang tidak dapat masuk ke sektor formal.

Menurut Darwis, tanpa intervensi kebijakan yang konkret, angka pengangguran di kawasan Ciayumajakuning akan terus tinggi, dan pada akhirnya bisa menimbulkan persoalan sosial yang lebih kompleks seperti urbanisasi, kemiskinan, hingga kriminalitas.