Ciayumajakuning Hadapi Lonjakan Kesenjangan Layanan Pendidikan

Darwis menjelaskan Indramayu menjadi daerah dengan tantangan pendidikan paling besar. Rata-rata lama sekolah (RLS) wilayah tersebut hanya naik dari 7,59 tahun pada 2022 menjadi 7,88 tahun pada 2025, menjadikannya yang terendah di Ciayumajakuning.

“Indramayu masih menghadapi persoalan struktural. Komposisi pekerja agraris yang dominan membuat partisipasi sekolah menengah belum optimal,” kata Darwis.

Di sisi lain, Kuningan menunjukkan performa kesehatan yang stabil dan berada di level atas. Umur Harapan Hidup (UHH) daerah tersebut diproyeksikan naik dari 74,67 tahun pada 2022 menjadi 75,64 tahun pada 2025, tertinggi kedua setelah Kota Cirebon.

Majalengka pun mengalami peningkatan serupa dengan proyeksi UHH mencapai 75,32 tahun, dan kenaikan RLS secara bertahap menuju 8,27 tahun.

Kabupaten Cirebon berada pada posisi menengah, dengan indikator pendidikan yang tumbuh tetapi belum menembus level tinggi seperti Kota Cirebon.

Darwis menekankan, Kota Cirebon memiliki karakteristik berbeda dibandingkan empat daerah lainnya.

Konsentrasi perguruan tinggi, akses pendidikan swasta, serta mobilitas penduduk yang tinggi membuat indikator pendidikan berada jauh di atas rata-rata Ciayumajakuning.

Dalam data BPS, Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cirebon mencapai 10,54 tahun pada 2025, terpaut lebih dari dua tahun dari kabupaten di sekitarnya.

“Ini menunjukkan adanya pusat pertumbuhan pendidikan yang tidak merata. Kota Cirebon menjadi magnet bagi penduduk usia sekolah, sementara kabupaten sekitarnya menghadapi hambatan akses dan ekonomi,” jelas Darwis.

Ia menambahkan, pergerakan indikator pendidikan Kota Cirebon tergolong stabil dan mengindikasikan kesiapan masuk kategori pembangunan manusia tinggi jika peningkatan tersebut terus berlanjut.

BPS menilai, meskipun kenaikan indikator terlihat di seluruh daerah, tantangan terbesar Ciayumajakuning adalah ketimpangan internal antarwilayah.

Kota Cirebon tumbuh jauh lebih cepat, sementara Indramayu, Kuningan, dan Kabupaten Cirebon masih bergerak moderat.

Darwis mengatakan bahwa kondisi ini perlu disikapi pemerintah daerah dengan intervensi yang tepat, terutama pada pendidikan menengah, penurunan putus sekolah, serta akses kesehatan di daerah pinggiran.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini cermin dari bagaimana kesempatan penduduk untuk hidup sehat, berpendidikan, dan produktif masih belum setara,” ujarnya.

BPS berharap 2025 menjadi momentum harmonisasi kebijakan pembangunan manusia di Ciayumajakuning. “Jika kabupaten-kabupaten ini mampu mengejar ketertinggalan, kawasan Ciayumajakuning berpotensi menjadi poros pembangunan manusia baru di Jawa Barat,” tutup Darwis.