Cegah Tambang Ilegal, Pemerintah Dorong WPR dan Pengawasan Daerah

Indonesia memiliki kekayaan mineral dan batubara yang besar dan menjadi penopang ekonomi nasional. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, potensi ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Pemerintah daerah pun diminta berperan aktif dalam memastikan praktik pertambangan berjalan sesuai aturan.
Di Jawa Barat, misalnya, Kepala Dinas ESDM Jabar, Bambang Tirtoyuliono, menjelaskan bahwa penerbitan 76 izin usaha pertambangan (IUP) baru sebagian besar merupakan perpanjangan, bukan izin baru.

“Mayoritas merupakan IUP perpanjangan, namun dengan persyaratan dan pengawasan yang lebih ketat. Persyaratannya kini lebih ketat dan diawasi oleh pemerintah daerah dengan supervisi dari provinsi,” tegas Bambang.

Upaya pemberantasan praktik culas di industri tambang juga bergantung pada komitmen penegak hukum. Kasus korupsi tambang nikel di lahan PT Antam, Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sultra, menjadi pengingat betapa pentingnya keadilan ditegakkan secara menyeluruh.

Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp5,7 triliun, dengan keterlibatan sejumlah pihak dari PT Antam, PT Lawu Agung Mining, PT Kabaena Kromit Pratama, serta beberapa pejabat Kementerian ESDM. Namun, pengamat hukum pidana Dimas Prasetyo menilai penanganan kasus tersebut masih menyisakan tanda tanya.

“Ini memperkuat dugaan adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu,” ujarnya, menyoroti absennya Komisaris PT LAM, Tan Lie Pin alias Lily Salim, di persidangan meski sudah dipanggil beberapa kali.

Selain itu, keputusan Jaksa yang tidak mengajukan kasasi terhadap putusan TPPU atas terdakwa Windu Aji Sutanto juga menuai sorotan. Ia dinilai menikmati hasil korupsi tambang nikel, namun tidak dijatuhi pidana tambahan karena alasan ne bis in idem.

Untuk mengurangi praktik tambang ilegal, pemerintah kini mengakselerasi penerapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Skema ini mengalihkan aktivitas tambang rakyat ke jalur legal dan teratur—tanpa melegalkan tambang ilegal.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, WPR adalah bagian dari komitmen Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Sumber daya alam kita yang begitu besar, harus kita kelola sebaik-baiknya, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.