Catat! Begini Mekanisme Reaktivasi BPJS PBI Bagi Warga Jabar

Baru-baru ini pemerintah dan DPRD menggelar rapat untuk mencari jalan tengah dari polemik tersebut, dan hasilnya para pengguna BPJS Kesehatan PBI yang sebelumnya dicoret bisa direaktivasi kembali dengan catatan diberikan tengat waktu selama tiga bulan.

Pemerintah juga akan membayarkan kepada BPJS Kesehatan selama tiga bulan tersebut. Selama waktu tersebut, Kemensos dan pemerintah daerah diminta melakukan pengecekan dan pemutakhiran data penerima PBI JKN.

Dalam kondisi itu, Dinkes Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan mekanisme reaktivasi untuk seluruh warga Jabar. Sebelum melakukan pengaktifan kembali, warga diminta terlebih dahulu mengecek status kepesertaan BPJS PBI mereka, baik di klinik, puskesmas, maupun rumah sakit.

Ketika status kepesertaan tidak aktif, masyarakat diminta segera mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk mengurus proses reaktivasi.

"Yang penting bawa surat keterangan dirawat. Misalnya ada yang biasa kontrol hemodialisa, dia harus cek ke puskesmas kena tidak, kalau tidak kena bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalnya kena ya sudah tinggal minta surat keterangan dari puskesmas, datang ke Dinsos dan bisa langsung aktivasi. Jadi enggak usah nunggu sakit dulu," ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, Rabu (11/2/2026).

Reaktivasi kepesertaan PBI JKN dipastikan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 1x24 jam. Alasannya karena penginputan data dilakukan langsung oleh Dinas Sosial di tingkat kota atau kabupaten.

Adapun reaktivasi bisa dilakukan untuk seluruh pasien PBI yang dinonaktifkan. Namun, pemerintah memberikan prioritas bagi warga dengan penyakit kronis agar tidak sampai terputus dari layanan kesehatan yang rutin mereka jalani.

"Sekarang bisa semua pasien reaktivasi. Memang diutamakan yang punya penyakit kronis, diutamakan dan didahulukan supaya pengaktifannya cepat. Makanya kenapa kita sampaikan kepada yang punya penyakit talasemia, kanker, gagal ginjal cepat cek, khawatir ya tiba-tiba putus atau nonaktif," kata Vini.

Mengenai kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) yang secara tiba-tiba memutuskan kepesertaan masyarakat dalam program BPJS PBI, kata Vini, seharusnya ada informasi awal terlebih dahulu.

"Itu yang jadi pembahasan kami juga, kalau mau memutuskan ya beri tahulah, jadi enggak kaget," ucap Vini.

Meski begitu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir soal proses birokrasi yang berbelit. Vini menyebut seluruh fasilitas kesehatan sudah mendapat instruksi agar tidak mempersulit warga yang ingin melakukan reaktivasi.

"Sudah langsung, pesan gubernur secepatnya. Sudah instruksi ke puskesmas, rumah sakit, klinik tidak boleh mempersulit dan harus disiapkan formatnya," ujarnya.

Dengan format yang sudah diseragamkan, proses reaktivasi diharapkan berjalan lebih cepat dan tertib. "Kalau sudah ada format kan enak, nama, NIK, diagnosa, sudah tanda tangan, bawa ke dinsos untuk reaktivasi," kata Vini.