Buruh Minta Pemprov Jabar Tetapkan UMK 2022 Naik 10 Persen

Buruh dalam kondisi pandemik ini harus menjadi perhatian pemerintah. Roy bilang, banyak buruh yang dirumahkan dan terdampak ekonomi selama pandemik COVID-19, sehingga tuntutan itu perlu diperhatikan secara baik oleh pemerintah.

"Kenaikkan upah minimum sangat dinanti-nantikan oleh kaum pekerja/buruh di Jabar untuk meningkatkan daya beli, dan sebagai salah faktor meningkatkan produktivitas pekerja/buruh," ungkapannya.

Kenaikan upah minimum tahun ini, Roy mengatakan, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di kabupaten dan kota di Jabar. Maka itu,  kesejahteraan buruh perlu ditingkatkan dalam pandemik COVID-19.

"Kami meminta Gubernur Jabar (Ridwan Kamil alias Emil) untuk menaikkan UMK Tahun 2022 sesuai tuntutan kaum buruh," katanya.

Selain soal UMK-UMP 2022, Roy juga mengkritik soal UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah pusat dan DPR. Ia mengatakan, aturan itu seharusnya dicabut dan dibatalkan, karena tidak pro terhadap buruh.

"Kami menuntut: batalkan UU Cipta Kerja, tolak penetapan UMP 2022 di wilayah Jabar, tetapkan UMK 2022 di kab/kota se-Jabar sebesar 10 persen. Tetapkan upah di atas upah minimum sebagai pengganti UMSK," kata dia.