Bupati Majalengka Terpilih Tetap Butuh Stafsus dan Tenaga Ahli, Tapi...
Majalengka, IDN Times- Pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melarang kepala daerah terpilih mengangkat staf khusus maupun tenaga ahli. Hal itu disampaikan Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah, saat menghadiri rapat seleksi CPNS dan PPPK di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada awal Februari 2025 kemarin.
Dia mengatakan, saat ini sudah terlalu banyak jumlah pegawai di daerah, terutama tenaga administrasi. Di sisi lain, anggaran daerah jumlahnya terbatas.
Di samping itu, kata dia, tenaga ahli sudah tersedia di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
"Kepala daerah yang terpilih tidak boleh mengangkat pegawai baru. Jika ada gubernur, bupati atau wali kota yang tetap melakukannya maka akan dikenai sanksi dari pemerintah pusat," kata Zudan seperti dikutip dari keterangan tertulis pada hari ini, Selasa (11/2/2025) lalu
1. Bupati Majalengka terpilih sebut butuh staf khusus dan tenaga ahli
Bupati Majalengka terpilih Eman Suherman mengaku butuh kehadiran staf khusus dan tenaga ahli. Kehadiran mereka dibutuhkan untuk mewujudkan janji kampanye, yang mengambil tagline Majalengka Langkung SAE (Majalengka lebih baik).
"Kalau saya berbasis kebutuhan. Kalau memang kekurangan tenaga di birokrasi yang bisa memperkuat kebijakan bupati terpilih, yakni saya, yang punya visi misi, berorientasi untuk ke masyarakat, apalagi kalau dipandang perlu, ya butuh," kata Eman saat berbincang dengan IDN Times.
Di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Majalengka sendiri, selama ini sudah ada posisi untuk jabatan staf ahli. Namun, untuk membawa Majalengka lebih baik lagi, Eman menegaskan, dibutuhkan keberadaan dua posisi tersebut.
"Staf khusus, tenaga ahli sangat butuh. Ke depan pada saat Majalengka menjadi ramai, kemudian staff ahli nya hanya tiga, apalagi staff ahlinya tidak punya potensi, bagaimana," tegas dia.
"Ini Majalengka mau dibawa kemana. Kalau saya kan inginnya semua langkung sae. Semua aspek kehidupan manusia harus langkung sae. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keagamaan," lanjut mantan Sekda Majalengka itu