Buntut Penyelewengan Dana ACT, Operasional di Daerah Pun Tak Berizin

Penutupan kantor ACT pun telah diinstruksikan Wali Kota Bandung Yana mulyana. Dia meminta dinas sosial mengawasi pergerakan lembaga ACT yang ada di Bandung. Sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial maka lembaga tersebut harus berhenti sementara untuk mengimpun dana dari masyarakat.

"Kami kan ikut saja. Mesikpun saya juga belum tahu ada atau enggaknya kantor di Bandung, tapi prinsipnya kalau itu sudah ditututp Kemensos tentunya tugas dinsos untuk ikut menutup kegiatan itu," kata Yana, Jumat (8/7/2022).

Yana pun mengimbau kegiatan ACT dalam pengumpulan dana agar tidak dilakukan dalam bentuk apapun. Dinsos seharusnya langsung mengikuti arahan pemerintah pusat untuk menutup operasionalnya.

"Saya enggak ngerti, tapi pokoknya yang pasti operasionalnya kalau itu ditutup oleh Kemensos, dinsos harus ditutup," kata dia.

Instruksi itu tidak terlepas dari arahan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Dia meminta agar bupati dan wali kota bisa segera menutup kantor ACT. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas usai pencabutan izin pengumpulan uang atau barang (PUB) oleh Kemensos.

"Pemerintahan dari awal sudah meminta dan mengimbau kepada para bupati dan wali kota untuk menutup kantor ACT yang ada diwilayahnya masing-masing. Harus bergerak memerintahkan dinas terkait dalam penutupan ini," ujar Uu.

Dia pun meminta para petinggi ACT di Jabar dan di kabupaten/kota yang ada wilayahnya bisa lebih menghargai keputusan pemerintah pusat. Jangan sampai nantinya terjadi hal yang tidak diharapkan.

"Saya minta kantor ACT tutup dengan sendirinya, khawatir ada hal yang tidak di inginkan, karena ini identik dengan keuangan," ucapnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) menyatakan bahwa Dai yang terdaftar di lembaganya belum pernah mendapatkan bantuan dari program Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia.

Perogram Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia sendiri merupakan gerakan untuk menyejahterakan Dai yang terdampak COVID-19. Adapun program itu merupakan kerja sama antara MUI pusat dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia belum ada di kami, itu hanya dari pusat, terus kenyataan hanya sebagai siar gerakan, tidak ada di kami," ujar Ketua MUI Jabar, Rahmat Syafei.

Menurutnya, hingga saat ini MUI Jabar tidak memiliki kerja sama apapun dengan ACT untuk peningkatan peran Dai. Yang pernah dilakukan adalah memberikan dukungan kemanusiaan atas berbagai bantuan ke Palestina.

"Hubungan dengan ACT itu kaitan hanya dengan gerakan Palestina, kita hanya mendukung dan mereka pernah ke Jabar. Kalau soal Palestina hanya dukungan," jelasnya.

Disinggung soal keterlibatan MUI Jabar dengan program Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia, Rahmat mengungkapkan bahwa hal itu tidak pernah diterapkan oleh MUI Jabar.

"Gerakan Dai itu, kami hanya gitu saja, mendukung. MUI Jabar mengikuti apa yang diizinkan (MUI) pusat. Dengan ACT dukungan sebatas kemanusian menegani campur tangan modal gak ikut campur," ungkapnya.

Dilansir dari mui.or.id, MUI bersama Care For Humanity (ACT) meluncurkan Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia, Rabu (15/9/2021). Program ini akan membantu para dai terdampak pandemi Covid-19.

Dari program ini ada 1.000 dai Se-Jabodetabek yang mendapatkan dana sebesar 1juta/bulan. Program ini juga berjalan mulai pada ari Rabu  (15/9/2021).

Sementara itu, Kepala Dinsos Jabar Dodo Suhendar menuturkan pihaknya sempat mau bekerja sama dengan ACT. Namun karena ada uang yang harus dikelurkan, Dinsos Jabar lantas menangguhkan rencana kerja sama tersebut. Menurut dia, bantuan harusnya diberikan tanpa biaya tambahan.

"ACT Jabar ini izinya dari Kemensos, Pernah mau kerjasama dengan Pemprov Jabar saat penyaluran Bansos PPKM COVID-19, tetapi tidak jadi karena Pemprov harus menyiapkan dana," kata Dodo.

Dodo mengimbau agar masyarakat bisa belajar dari kasus ini. Ketika hendak melakukan donasi, ada baiknya bisa melihat lembaganya dan tidak sembarangan masukan uang donasi pada lembaga yang belum jelas.

"Jika ada permintaan bantuan dari suati lembaga pilantrofi, sebaiknya dicek dulu perizinannya. Bila perlu konfirmasi dulu ke Dinsos setempat," kata dia.

Terkait polemik yang ada di masyarakat, pendiri ACT, Ahyudin menuturkan bahwa lembaga ini memiliki standar internasional sebagai penyalur bantuan kemanusiaan. Semua bantuan yang diberikan untuk masyarakat juga disebut masuk dalam kategori baik.

Hal ini yang kemudian menjadi sebuah kewajaran ketika sumber daya manusia (SDM) ACT mendapat gaji besar. Dalam laporan Tempo, besaran gaji yang diterima pimpinan ACT, yakni Rp250 juta per bulan.

Ahyudin menerangkan, ACT merupakan lembaga kelas dunia, dengan program kerja dan pendanaan yang bersumber dari berbagai negara. Dia menyebut, dana yang dikelola ACT pun tidak sedikit.

"Dalam 5 tahun terakhir saja, sejak 2017 sampai 2021 total dana (donasi) masuk yang dikelola ACT mencapai hampir Rp3 triliun. Dana sebesar ini adalah dana yang digalang ACT dari dominan donor nasional maupun donor internasional," ujar Ahyudin kepada IDN Times, Selasa (5/7/2022).

"Dengan performance ACT seperti ini, wajar menurut ukuran profesionalitas semua SDM ACT mendapatkan remunerasi atau gaji yang besar, sebab standar kerjanya juga besar, kontribusinya juga besar. Semua SDM inti ACT dari top leader hingga OB bekerja tanpa kenal waktu, sebab karakter kerja kemanusiaan mengharuskan seperti itu," sambungnya.

Contoh nyata program ACT adalah Food Bus, sebuah layanan pemberian makan gratis bagi masyarakat miskin dengan standar bus paling top.

Jumlah cabang ACT pun melampaui 100 cabang di seluruh Tanah Air.  Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa layanan sosial kemanusiaan itu tak harus seperti baksos ala kebanyakan yayasan biasa di Tanah Air. Ahyudin menegaskan, ACT bukan hanya milik umat Muslim, tapi juga merupakan aset bangsa Indonesia.