BUMD di Jabar Terkena Dampak Efisiensi, Termasuk BIJB Kertajati

Bey kemudian akan turut berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN mengenai dampak lainnya untuk BIJB Kertajati ini. Meski begitu, bandara yang berlokasi di Majalengka ini akan tetap diberikan penyertaan modal.

"Tentunya, jujur masalah Kertajati. Ini kan tetap akan kami berikan penyertaan modal. Tapi kan saya ketemu dengan Pak Menhub di Bandung. Saya minta waktu ke depan, tidak bisa seperti ini terus. Apakah mungkin, anggaran dari kami untuk subsidi ke pesawatnya seperti itu. Tapi kami harus hitung betul-betul," ujarnya.

Meski demikian, Bey memastikan nantinya ia akan mendiskusikan hal tersebut dengan kementerian terkait. Apakah beberapa subsidi terhadap maskapai tetap berjalan atau nantinya ada beberapa solusi lain yang bisa ditawarkan agar BIJB Kertajati tetap beroperasi maksimal.

"Kami juga sudah minta Pak Menhub, juga Pak Menteri BUMN. Nanti juga akan dipertimbangkan dan dicari jalan keluarnya seperti apa," katanya.

Di sisi lain, beberapa BUMD yang akan terdampak penyertaan modal karena efisiensi yaitu Agro Jabar. Perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang pertanian itu juga akan berefek, di tambah saat ini memiliki utang.

"Yang pasti Kertajati. Agro Jabar cash flow sudah ada, ada utang tapi bisa berjalan," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 mencapai Rp4 triliun. Sejumlah pos anggaran nantinya akan dikurangi dan dialihkan ke beberapa program yang berdampak ke masyarakat.

Adapun efisiensi anggaran ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bey mengatakan, berdasarkan data sementara, kemungkinan efisiensi mencapai Rp4 triliun.

"Efisiensi itu nilainya kisaran Rp2-4 triliun mungkin kelihatannya akan ke Rp4 triliun efisiensi itu kan di alokasikan ke bidang yang lebih berdampak kepada masyarakat," ujar Bey di Gedung Sate, Selasa (4/2/2025).

Salah satu yang mungkin dialihkan yaitu anggaran perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Hanya saja, ia meminta, pengurangan ini tidak dipukul rata, harus lebih selektif.

"Yang pasti perjalanan dinas, program-program lainnya, jadi kami minta kepada seluruh kepala dinas jangan pukul rata. Misalnya 70 persen SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), ya jangan seperti itu, lihat lagi detail program-program apa yang misalnya bisa di setop, tapi jadi jangan dipukul rata," katanya.