BPMU Dipangkas, DPRD Jabar: Sekolah Swasta Menjerit
Bandung, IDN Times - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah merasa prihatin terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang memangkas anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta pada tahun 2025.
Menurutnya, kebijakan ini membuat sekolah swasta menjerit di tengah kondisi pendidikan yang semakin berat. Di sisi lain, pemerintah kini menodong agar sekolah swasta mengeluarkan ijazah siswa yang ditahan karena administrasi.
"Saya merasa prihatin atas kebijakan pemerintah terhadap sekolah swasta. Selain BPMU-nya mengalami penurunan, pemerintah juga menodong sekolah swasta untuk mengeluarkan ijazah alumni yang masih tertahan," ujar Maulana dalam keterangan resminya, Senin (28/4/2025).
1. Target pendidikan ingin naik tapi anggaran dipangkas
Maulana menilai, kebijakan ini sangat ironis mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan target peningkatan indikator pendidikan. Target rata-rata lama sekolah (RLS) Jabar tahun 2025 naik dari 8,87 menjadi 9,16 tahun, sementara harapan lama sekolah (HLS) naik dari 12,80 menjadi 12,82 tahun.
"Target pendidikan ingin naik, tapi anggaran untuk sekolah malah dipangkas. Bagaimana mungkin capaian itu tercapai dengan kondisi seperti ini?" sindir Maulana.
Menurutnya, data menunjukkan, anggaran BPMU untuk sekolah swasta tahun 2025 justru turun dibanding 2024. Di tahun itu, kata dia, BPMU untuk SMA, SMK, dan SLB swasta mencapai Rp595,6 miliar, namun pada 2025 hanya dianggarkan Rp580 miliar dari usulan Rp623,8 miliar.
"Rinciannya, BPMU untuk SMA swasta Rp163,5 miliar, SMK Rp402,02 miliar, dan SLB Rp14,42 miliar. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah (negeri dan swasta), dari pengajuan Rp120 miliar, hanya disetujui Rp100 miliar," ujarnya.