Bandung, IDN Times - Publik Jawa Barat (Jabar) dihebohkan dengan adanya dugaan oknum vaksinator yang memperjualbelikan dosis vaksin dengan paket tanpa antre. Praktik ini ditemukan di gelaran wisata vaksin di objek wisata Dusun Bambu pada Kamis, 30 September 2021 lalu.
Menanggapi hal ini, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jabar akan turun tangan menangani dugaan bisnis gelap yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab itu.
Dewi Sartika, Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jabar mengatakan, peristiwa ini tentunya sangat memperihatinkan dan mencoreng nama tenaga kesehatan (nakes) yang tengah berjuang dalam melawan pandemik corona.
"Sangat memperihatinkan, karena vaksinasi itu gratis. Kami akan koordinasikan dan akan dicek pelaksanaan di lapangan," ujar Dewi saat dihubungi, Selasa (26/10/2021).
Di tengah masifnya vaksinasi di Jabar, Dewi bilang, masyarakat dan petugas vaksinasi harus menjaga kondusivitas di lapangan. Praktik seperti ini, menurutnya bisa langsung dicegah dan jangan sampai terjadi di daerah lainnya.
"Pihak disiplin termasuk dari keamanan bisa mengatur agar tidak terjadi antrean yang melelahkan. Sehingga pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar dan aman," ungkapnya.
Petugas dan masyarakat juga harus bekerja sama dalam mengatur seluruh proses vaksinasi, mulai dari perencanaan, sosialisasi, waktu, dan tempat vaksinasi serta cara-cara pendaftaran. Jika semuanya diatur baik, Dewi bilang, tidak akan terjadi peristiwa seperti ini.
"Kami lagi cek, para petugas yang sudah bekerja sangat baik jangan sampai reputasinya jadi tidak tidak baik karena berita seperti ini," katanya.
Untuk diketahui, Bisnis gelap vaksin ini KBB ini memiliki beragam paket. Mulai dari angka Rp500 ribu sampai Rp900 ribu. Masyarakat dijanjikan mendapat kemudahan akses vaksin tanpa berbasis menunggu antrean.
Inspektorat KBB membenarkan adanya bisnis gelap vaksin yang terjadi di wilayahnya. Saat ini, kasus tersebut dalam pemeriksaan, "Surat perintah audit sudah turun. Tinggal menunggu hasilnya. Informasinya pungutan itu mempermudah pelayanan khusus bagi orang-orang tertentu," kata Sekretaris Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, Bambang Eko Wahjudi, Selasa (26/10/2021).
Melakukan jual beli vaksin tidak dibenarkan dalam aturan manapun, baik menjual dosis vaksin maupun menjual jasa pelayanan suntik vaksin.
Inspektur pembantu khusus (Irbansus) sudah diterjunkan untuk melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Saat ini, Inspektorat belum bisa membuka kasus tersebut lebih dalam sebelum penyelidikan selesai.
"Pada prinsipnya proses vaksinasi dan dosis tidak boleh diperjualbelikan. Nanti kita akan selidiki siapa pelakunya, bentuk pelanggarannya, serta pelakunya apakah melibatkan ASN atau tidak," kata Bambang.