Majalengka, IDN Times – Wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melepas kepemilikan saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan menyerahkannya kepada pemerintah pusat kembali mengemuka. Langkah ini dinilai sebagai strategi realistis untuk menghidupkan bandara yang selama ini belum memberi dampak maksimal bagi masyarakat Majalengka dan Jawa Barat
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Taufik ‘Opik’ Nurrohim, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar pelepasan aset, melainkan ikhtiar agar BIJB benar-benar menjadi motor ekonomi, bukan sekadar bangunan megah tanpa aktivitas berarti.
“Gubernur dan Pemprov Jabar concern agar BIJB ini menjadi berkah, bukan hanya menjadi fosil bangunan,” ujar Opik saat reses di Majalengka, Minggu (25/1/2026).
