BI Jabar Jamin Permudah UMKM untuk Dapatkan Sertifikasi Produk Halal

Doni menuturkan, dengan meningkatnya produk yang tersertifikasi halal, maka volume ekspor bisa meningkat. Selama ini banyak masyarakat dari luar yang membutuhkan barang dari Indonesia, seperti negara dari Timur Tengah. Sayang karena produk dalam negeri belum memiliki sertifikat maka mereka mencari barang serupa dari negara lain yang sudah tersertifikasi.

"Barang kita susah diterima negara lain karena tidak ada standarisasi untuk sertifikasi halal. Ini menjadi masalah domestik yang harus diselesaikan," kata Doni.

Keraguan produk halal Indonesia juga tercermin dari sejumlah wisatawan muslim yang ragu terhadap produk halal dalam negeri. Sebab, dalam produk yang dijual tidak ada kepastian apakah barang itu halal atau tidak.

Menurut Doni, salah satu negara yang fokus dalam mensertifikasi produk agar terjamin kehalalannya adalah Thailand. Meski negara ini mayoritas bukan muslim, tapi industri di sana sudah lebih antusias untuk mensertifikasi produk halal. Lembaga sertifikasi pun cukup banyak sehingga pelaku UMKM lebih mudah mensertifikasi barang.

"Halal food Indonesia ini harus digenjot agar tidak kalah dari negara lain," ujar Doni.

Di Jawa Barat, barang dari pelaku UMKM yang berkecimpung dalam industri makanan dan minuman sangat banyak. Maka tidak salah jika provinsi ini dijadikan pionir dalam melakukan sertifikasi halal produk dari UMKM.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menuturkan, dengan adanya konsorsium pelayanan produk halal maka masyarakat bisa lebih tenang karena ke depan semakin banyak produk yang memang telah terjamin kehalalannya. Ketika mengkonsumsi produk pun masyarakat tidak khawatir apakah yang mereka dapat benar atau tidak kehalalannya karena akan ada label pada produk yang telah disertifikasi.

"Halal itu juga harus benar mulai dari zat, sifat, hingga cara mendapatkan dan memproduksinya," ujar Ridwan Kamil.

Emil, sapaan akrabnya juga mengimbau agar para pelaku UMKM bisa melakukan sertifikasi sebelum menjual produk ke pasar. Dengan adanya konsorsium pemerintah berupaya mempermudah akses agar produk yang ditawarkan sesuai dengan keinginan masyarakat dalam hal kehalalan.