Bey Tolak Lepas Obligasi Daerah, Takut Jadi Beban Pemprov Jabar

Bey menurutkan, rencana melepas obligasi daerah ini masih belum jelas dari segi keuntungannya. Sehingga, dia enggan ambil risiko dan memastikan tidak akan melepas rencana tersebut selama masih ditugaskan sebagai Pj Gubernur Jabar.

"Kalau untuk pendidikan dan kesehatan, selama saya sebagai Pj Gubernur enggak usah. Karena enggak mau. Obligasi itu diputuskan hari ini tapi kan panjang sekitar tujuh tahun, saya enggak enak memberikan beban kepada Pemprov Jabar," ujarnya.

Sebelumnya, Bey mengatakan, pelepasan obligasi daerah belum mendesak dan harus dipelajari lebih mendalam termasuk dampaknya pada masyarakat. Apalagi, sosialisasi pada masyarakat belum dilakukan.

Dana yang didapat dari pelepasan obligasi menurutnya perlu diarahkan pada proyek yang prioritas dan berdampak besar pada kepentingan masyarakat seperti penyediaan transportasi publik.

"Misalnya obligasi digunakan untuk bangun LRT. Itu produktif tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya rumah sakit, apapun, karena pendidikan dan kesehatan harusnya cukup dipenuhi dari APBD atau APBN," katanya.

Lebih lanjut, Bey menambahkan, pelepasan obligasi daerah juga bisa membebani keuangan, meski hitungan APBD Jabar dinilai sanggup mengembalikan dana pada publik. Dirinya juga mengaku sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan membicarakan rencana tersebut.

"Kami sudah ketemu (Kemenkeu) dan saya minta bidangnya itu apa? Jangan sampai untuk rumah sakit. Kalau urusan itu harusnya dipenuhi APBD atau APBN. Jumlahnya apakah masih ratusan miliar? APBD Jawa Barat kan Rp37 triliun. Saya rasa dipertimbangkan betul. Kalau ratusan miliar, lebih baik gunakan APBD," kata dia.

Rencana obligasi daerah ini sebelumnya muncul pada saat Ridwan Kamil menduduki jabatan Gubernur Jabar. Dia berencana melepas surat pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Dia juga membidik dana Rp2 triliun.

Menurut Ridwan Kamil, obligasi daerah ini merupakan pilot project dari pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan melalui sumber pendanaan lainnya.

"Rencana obligasi daerah ini nantinya bisa dalam bentuk konvensional atau syariah ke sukuk atau surat berharga komersial berbentuk sertifikat hak milik," ujar Emil, Selasa (4/7/2023).

Jika rencana obligasi daerah ini sudah berjalan, Emil memastikan, pembangunan Jabar akan semakin cepat. Mengingat, kebutuhan Jawa Barat saat ini Rp800 triliun, dalam lima tahun Jabar hanya sanggup membiayai infrastruktur Rp50 triliun.

"Jadi butuh 80 tahun untuk mengejar sebuah mimpi infrastruktur menjadi paripurna. Kalau hanya mengandalkan APBD saja, waktunya terlalu panjang. Maka harus ada inovasi untuk mempercepat itu," ungkapnya.

Dengan percepatan infrastruktur, Emil meyakini pemerataan ekonomi akan terjadi, karena baginya infrastruktur yang lengkap akan mengerek perekonomian masyarakat. Namun, rencana obligasi daerah ini masih belum final karena harus disetujui oleh DPRD Jabar.

"Step awalnya sudah awal, tinggal ketok palu antara Pemprov dengan DPRD. Untuk ketok palu sepakat bersama, semua orang harus paham dulu. Bahwa membangun itu tidak bisa 100 persen mengandalkan pendapatan yang rutin seadanya," ungkapnya.

Menurutnya, obligasi daerah ini merupakan solusi dari pemerintah pusat untuk Pemprov Jabar mempercepat pembangunan infrastruktur. Sebab, jika hanya mengandalkan APBD sangat lama, sehingga skema mendapatkan pendanaan lain dari luar APBD harus dilakukan.

"Seperti contoh, saya ilustrasikan rumah tangga. Mau enggak nunggu dulu 20 tahun, dapat uang cash baru membangun rumah. Kamu gunakan instrumen keuangan yang namanya KPR, di-DP, dicicil. Rumahnya jadi, bisa jadi warung," katanya.

Emil menambahkan, target awal jika rencana obligasi daerah terlaksana diharapakan dapat menghimpun dana dua triliun. Target ini dirasakan masih awal dan nantinya bisa menyesuaikan.

"Rp2 triliun saja, iItu sudah paling keren. Menggolkan instrumen keuangan namanya obligasi daerah, surat utang," kata dia.