Bandung, IDN Times - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin siap mengaudit hasil PPDB tahap I untuk SMA/SMK dan SLB. Namun, audit internal ini nantinya akan dilakukan jika ada alat bukti kecurangam berdasarkan laporan orangtua siswa.
"Selama ini kalau ada bukti dulu, kenapa enggak? Ombudsman juga ikut mengawasi. Karena kalau kami mau diaudit, audit seperti apa? Kan kami sudah sesuai aturan, ada inspektorat BPK," ujar Bey, dikutip Sabtu (22/6/2024).
Bey menuturkan, orangtua peserta PPDB harus mempercayai kinerja satuan pendidikan dalam seleksi tahap I ini. Mengingat semua instansi kini turut mengawasi jalannya seleksi sejak hari pertama hingga pengumuman hasil pada Rabu kemarin.
"Jadi percaya lah kami akan memberikan yang terbaik karena itu semua dicek semua," katanya.
Bahkan, satuan pendidikan melakukan sidang pleno kembali jelang pengumuman untuk melakukan pengecekan ulang agar meminimalisir terjadinya kecurangan hingga berakhir pada telatnya waktu pengumuman hasil di laman resmi dan aplikasi Sapawarga.
"Kenapa pengumuman sampai malam karena masih terus verifikasi dilakukan. Sebetulnya di pengumuman awal tidak ada jam berapa hanya tanggal saja. Tapi dinamika di lapangan daripada kami umumkan cepat-cepat ternyata masih ada proses verifikasi, kan seperti apa," katanya.
Bey menegaskan, Pemprov Jawa Barat tidak akan segan-segan untuk menganulir beberapa peserta yang terbukti melakukan kecurangan dengan mengakali sistem zonasi, seperti membuat alamat domisili palsu dekat dengan sekolah tujuan dan lainnya.
"Saya minta ke Plh Kadisdik kalau memang ada yang melanggar aturan ya dianulir. Bahkan, kemarin sudah pengumuman di suatu SMA yang diulang rapat plenonya karena ketika teliti ulang ternyata masih ada yang ketahuan," katanya.
"Jadi karena kami mempunyai kewenangan dan aturan, itu memungkinkan untuk menganulir. Intinya kami ingin proses ini benar-benar tranparansi dan tidak mengakali, sesederhana itu," lanjut Bey.
Sebelumnya, Disdik Jawa Barat telah menganulir 158 orang peserta PPDB tahap I. Hal ini dilakukan lantaran para peserta itu terbukti tidak memiliki dokumen persyaratan yang sesuai, salah satunya zonasi jarak dari rumah ke sekolah.
"Dari report system yang dianulir oleh sekolah atau panitia PPDB itu ada 158 peserta. Mayoritas karena domisili tidak sebenarnya, tidak sesuai dengan Pergub PPDB," ujar Plh Kepala Disdik Jawa Barat, Ade Afriandi, Kamis (20/6/2024).