Berpengalaman, Ini Kepala BP Cekban dan Rebana yang Baru Dilantik Emil

Dua orang pilihan Ridwan Kamil ini memiliki latar belakang yang baik. Mereka juga satu almamater dengan Emil yaitu ITB. Kepala BP Cekungan Bandung, Tatang Rustandar Wiraatmaja, merupakan ahli perencana kota ITB.

Di lingkungan pemerintah daerah, Tatang RW pernah menjabat Kepala Bappeda Kabupaten Bandung 1988- 1992, periode di mana Kabupaten Bandung masih mencakup Bandung Barat sebelum menjadi daerah otonom baru.

Di era perencanaan Tatang RW, berdiri Stadion si Jalak Harupat, venue olahraga dan sepak bola kebanggaan warga Kabupaten Bandung, dan sempat menjadi homebase Persib Bandung.

Tatang pernah menjabat beberapa jabatan tinggi pratama di LKPP sehingga memiliki pengalaman yang mumpuni mengenai pengadaan barang/jasa.

Pengalaman dan kapasitas identifikasi masalah yang dimiliki, diharapkan menjadi modal utama bagi Tatang untuk mengoordinasi dan menata Cekungan Bandung.

Sedangkan, Bernardus Djonoputro atau yang akrab disapa Bernie merupakan ahli pembiayaan infrastruktur, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan pengembangan kawasan.

Bernie merupakan jebolan jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah Institut Teknologi Bandung.

Bernie memiliki 30 tahun pengalaman sebagai manajemen dan pimpinan di firma advisory dunia termasuk EY, Deloitte dan PwC, dan seringkali menjadi pimpinan untuk berbagai proyek strategis nasional infrastrutur Indonesia.

Dikenal memiliki jejaring internasional kuat di dunia investasi infrastruktur, Bernie saat ini menjabat Ketua Majelis Kode Etik di Ikatan Ahli Perencanaan Kota dan Wilayah (IAP).

Pelantikan Kepala BP Cekban dan BP Rebana dihadiri perwakilan Pemerintah Pusat antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Investasi/BKPM dan turut hadir para kepala daerah di kawasan Rebana.

Dalam pelantikan ini, Ridwan Kamil mengatakan, khusus pengelolaan Cekungan Bandung telah mendapatkan dukungan Pemerintah Pusat melalui Perpres Nomor 45 tahun 2018 tentang RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sehingga Cekban menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Selain itu ada Peraturan Menteri ATR Nomor 24 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Lalu diturunkan ke Pergub Jabar Nomor 86 tahun 2020 tentang BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Inilah yang menjadi dasar hukum dibentuknya Badan Pengelola.

"Tahun depan dari perspektif Cekungan Bandung ini yang harus terlihat baru itu adalah hadirnya BRT- BRT (Bus Rapid Transit) yang jumlahnya harus berlipat-lipat, tolong dianggarkan, koordinasi dengan pusat dan lain sebagainya," kata dia.

Kemudian BP Cekban, kata dia, merupakan sebuah lembaga yang seyogianya punya kekuatan mengoreksi mengevaluasi jika lima kota/kabupaten tidak memperlihatkan ada dukungan anggaran kepada permasalahan yang sifatnya algomerasi.