Berkaca dari Gempa Sulbar, Penelitian Kegempaan Harus Ditingkatkan

23 Jan 2021, 15:15 WIB

ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki/af

Bandung, IDN Times - Gempa yang terjadi di Mamuju dan Majene, Provinsi Sulawesi Barat telah menyebabkan kerusakan dan jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan informasi yang diperoleh sampai Kamis (21/1/2021), telah terjadi gempa susulan sebanyak 39 kali dengan gempa utama magnitude 6,2.

Menurut Ketua PUI Sains dan Teknologi Kegempaan ITB Irwan Meilano, potensi gempa yang ada di Mamuju dan Majene sebetulnya sudah diketahui sejak dulu.

"Dari dulu kami sudah memperhatikan, ini ada daerah yang unik di Sulawesi Barat ke tengah, kenapa banyak terjadi gempa dengan mekanisme sesar naik di sana. Kami berkesimpulan ada sumber gempa dan sudah kami masukan ke dalam peta bahaya sumber gempa tahun 2019," ujarnya melalui siaran pers, Sabtu (23/1/2021).

1. Informasi kepada pemerintah sejauh ini kurang detail

Ilustrasi Gempa (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurutnya, informasi yang telah diberikan kepada pemerintah belum terlalu detail. Sehingga pada saat terjadi gempa masih belum bisa menjelaskan dengan baik kemungkinan dua sumber gempa ini (mamuju thrust atau makasar strait thrust) itu yang mana.

Irwan menyebut, gempa Majene dan Mamuju telah memberikan pelajaran penting bagi bangsa Indonesia bahwa pemahaman risiko bencana di Indonesia harus lebih baik dan detail. Pemahaman resiko ini dimulai dari sumber gempanya harus detail.

Untuk itu, Irwan Meilano berharap ada keberpihakan dari pemerintah terhadap penelitian sumber gempa untuk mendetailkan risikonya.

"Kenapa hal ini perlu dilakukan karena gempa-gempa yang terjadi di Lombok dan Palu beberapa waktu lalu telah menyebabkan rumah rusak, bangunan rusak, sekolah rusak, jembatan hancur, kantor gubernur rusak, dan kerusakan fasilitas lainnya. Padahal sebetulnya kita sudah ada aturan penting mengenai standar kode bangunan," kata dia.

2. Perencanaan pembangunan di titik gempat pun harus lebih diperhatikan

Warga mengamati Gedung Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang rusak akibat gempa bumi, di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (15/1/2021). (ANTARA FOTO/Akbar Tado)

Pelajaran penting kedua, menurutnya adalah perlu diperhatikan perencanaan pembangunan yang baik. Sehingga pembangunan itu bukan asal cepat dan asal banyak, tetapi dengan memahami risikonya. "Misalnya boleh dibangun tetapi apa syaratnya, atau jangan-jangan memang tidak boleh dibangun di situ," ungkapnya.

Pelajaran ketiga adalah pengawasan yang ketat. Dan pelajaran yang keempat adalah perlu adanya peran serta komunitas.

"Jadi dalam poin keempat ini masyarakat juga diajak untuk memahami risiko akibat kegempaan agar mereka pun paham," ujarnya.

3. Setiap pemda sudah miliki peta mitigasi bencana geologi

Default Image IDN

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Budi Lelono mengatakan, mitigasi bencana geologi mulai dari gunung berapi, gerakan tanah, hingga gempa bumi setiap tahunnya sudah dilakukan Badan Geologi. Bahkan untuk pergerakan tanah setiap bulannya sudah diberikan ke pemerintah daerah (Pemda) provinsi.

"Peta ini kami berikan ke pemerintah daerah setempat termasuk BPBD. Harusnya mereka sudah tahu arena mana saja yang ada potensi longsor atau banjir bandang mulai dari level sedang, menengah, tinggi. Seharusnya ini jadi acuan untuk bisa melakukan antisipasi," ujar Eko dalam diskusi virtual, Rabu (20/1/2021).

Eko mengatakan, pemetaan yang dilakukan Badan Geologi dilakukan secara rinci. Misalnya untuk pergerakan tanah di Jawa Barat, pihaknya sudah memetakan daerah mana saja yang sangat berpotensi timbul dan berdampak pada longsor.

"Ini detail kami memetakan setiap kabupaten/kota termasukan gerakan tanah yang ada," paparnya.

Termasuk dengan kondisi geologi apakah berpotensi menjadikan bencana atau tidak kepada masyarakat.