Beras Oplosan Bikin Panik, Warga Cirebon Heboh Cari Merek Aman

30 Jul 2025, 10:35 WIB

Pengungkapan tindak pidana perlindungan konsumen terkait beras yang tidak sesuai standar mutu (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Cirebon, IDN Times - Warga Kabupaten Cirebon, Jawa Baratb mulai khawatir dengan isu dugaan pengoplosan beras dalam skala besar. Informasi menyebutkan adanya ratusan merek beras yang tidak murni dan diduga merupakan campuran dari berbagai kualitas serta usia beras menyebar luas sejak awal Juli 2025.

Isu ini berkembang pesat melalui grup percakapan daring dan media sosial, disertai dengan daftar merek beras yang diklaim telah dioplos. Masyarakat pun mulai meragukan keaslian beras yang mereka konsumsi sehari-hari. Banyak konsumen menghentikan pembelian rutin dan memilih menunggu kejelasan dari pemerintah.

Siti Masithoh, warga Kecamatan Sumber, mengaku resah dan berhenti membeli merek beras langganannya setelah membaca kabar tersebut. “Saya khawatir, apalagi kalau benar ada campuran beras lama. Saya tidak mau ambil risiko,” ujarnya saat ditemui di Pasar Pasalaran, Rabu (30/7/2025).

1. Pedagang rugi, permintaan beras menurun tajam

Pengungkapan tindak pidana perlindungan konsumen terkait beras yang tidak sesuai standar mutu (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Dampak dari kekhawatiran publik ini tak hanya dirasakan di rumah tangga, tetapi juga menghantam pedagang beras lokal. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Kabupaten Cirebon mengeluhkan penurunan penjualan yang signifikan dalam sepekan terakhir.

Sarah, pedagang beras di Pasar Pasalaran, mengatakan omsetnya turun hampir setengah sejak isu beras oplosan beredar.

“Biasanya pembeli datang dan langsung beli, sekarang mereka banyak tanya dan ragu. Ada juga yang kembalikan beras yang sudah dibeli karena takut,” ujarnya.

Ia menambahkan dirinya selalu membeli beras dari distributor resmi dengan faktur dan label lengkap. Namun, akibat beredarnya isu ini, semua pedagang dianggap mencurigakan oleh pembeli.

Sarah berharap ada tindakan cepat dari pemerintah daerah maupun pusat untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Ia juga meminta agar oknum pelaku pengoplosan, jika terbukti, diproses hukum agar tidak mencoreng usaha pedagang kecil yang jujur.

2. Audit Kementan: temuan beras tak sesuai standar nasional

Pengungkapan tindak pidana perlindungan konsumen terkait beras yang tidak sesuai standar mutu (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Merespons keresahan masyarakat dan pedagang, Kementerian Pertanian mengumumkan hasil audit awal terhadap peredaran beras di berbagai daerah. Dari pemeriksaan terhadap 268 sampel beras yang diambil dari sepuluh provinsi, mayoritas tidak memenuhi standar mutu pangan nasional.

Audit tersebut menemukan banyak produk beras premium di pasaran sebenarnya merupakan hasil campuran dari beras kualitas medium dan bahkan beras lama.

Selain itu, sebagian besar produk dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, dan bobot bersih dalam kemasan kerap tidak sesuai dengan label.

Temuan yang paling mengejutkan adalah adanya indikasi bahwa beras subsidi pemerintah, dikenal sebagai Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah dioplos dan dikemas ulang untuk dijual sebagai beras premium.

Praktik ini menimbulkan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai triliunan rupiah per tahun.

Kementan menyatakan akan melanjutkan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional serta aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penyimpangan distribusi beras.

3. Publik desak transparansi dan penegakan hukum tegas

Sejumlah karung beras beragam merek dijajakan pedagang Pasar Dargo Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Ketiadaan informasi resmi mengenai merek-merek yang terlibat membuat keresahan publik semakin meluas. Banyak warga mendesak agar pemerintah mengumumkan secara terbuka hasil audit serta memberikan jaminan bahwa beras yang beredar aman dikonsumsi.

“Kalau memang ada merek beras bermasalah, umumkan saja. Jangan biarkan masyarakat menebak-nebak,” tegas Siti.

Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon menyatakan masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk langkah lanjutan.