Belasan Orang Tua Siswa Protes Siswa Miskin Gagal Lolos PPDB Jabar

Selain itu, Illa juga mengeluhkan ketidaktransparanan pengumuman diterima atau tidaknya peserta didik. banyak orang tua yang tidak tahu alasan mereka tergeser. Ketika nama anak tidak ada dalam laman PPDB SMA yang bersangkutan siswa tersebut namanya langsung hilang.

Terkait peluang untuk mendaftarkan calon peserta didik jalur afirmasi di tahap dua atau zonasi, Illa menilai hal itu berpotensi orang tua calon siswa dari kategori Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dibebankan biaya untuk sekolah.

"Di balik itu juga kalau siswa yang menggunakan jalur afirmasi KETM ini kalau diadukan dijalur zonasi akan berisiko dengan pembayaran DSP, SPP seperti itu," katanya.

Sementara itu, Sudiarto, salah satu orang tua lainnya, menutukan, untuk siswa miskin seharusnya bisa diloloskan ke SMA/SMK negeri. Sebab, ketika mereka harus masuk ke sekolah swasta, banyak hal akan diuangkan.

Dia mencontohkan, untuk formulis pendaftaran ketika akan masuk sekolah swasta saja sudah diuangkan. Kemudian saat lolos verifikasi maka mereka akan diminti uang pembangunan yang angkanya tidak sedikit.

"Jadi jangan harap omongan bahwa siswa miskin bisa sekolah gratis di swasta. itu hanya omongan doang alias omdo," kata dia.

Pihak Disdik Jabar pun tidak bisa mengakomodir semua calon siswa untuk masuk ke sekolah negeri, mengingat jumlah lulusan SMP atau MTs lebih banyak daripada daya tampung SMA/SMK sederajat.

Berdasarkan data Disdik Jabar, jumlah lulusan SMP sederajat berkisar di angka 700 ribu siswa. Sedangkan daya tampung SMA negeri sederajat hanya 149.977 ribu di jalur afirmasi. "Ini pasti ada yang tidak diterima di negeri," kata Sekretaris I PPDB Jabar Dian Penisiani.

Sebagai perbandingan, di Kota Bandung terdapat 64 SMP, sedangkan jumlah SMA negeri hanya ada 27 sekolah.

Dian pun memastikan tidak akan semua siswa miskin bisa masuk ke sekolah negeri. Sebab jatah untuk jalur tersebut dibatasi.

Di Jabar saja, berdasarkan data dinas sosial saat ini ada sekitar 445.339 data keluarga miskin. Sedangkan untuk jumlah siswa miskin yang masuk ke sekolah negeri jatahnya hanya 20 persen dari kuota sekolah.

Untuk meminimalisir kemungkinan siswa miskin tidak masuk ke sekolah negeri pada tahap I PPDB, Dian meminta mereka agar ikut dengan sistem zonasi di tahap II.

"Karena kuotanya lebih banyak kan ada 50 persen," kata dia.