Beda Pendapat Bey dan Farhan Soal Penertiban Bantaran Sungai

Dari peristiwa ini, Bey turut menyoroti banyaknya rumah yang ada di wilayah DAS dibangun dengan tidak sesuai aturan. Ia menggaris-bawahi, hal ini tidak hanya terjadi di Kota Bandung saja melainkan beberapa kabupaten dan kota lainnya. Dengan begitu Bey meminta aturan bisa ditegakan.

"Saya melihat hal seperti itu banyak di Jawa Barat. Jadi pembangunan di sepanjang aliran sungai itu betul-betul tidak tertib, kadang maju karena ingin luas. Ini harus ada kebijakan yang menyeluruh," katanya.

"Tidak hanya Kota Bandung, kemarin juga di Sukabumi seperti ini juga. Jadi harus ditinjau lagi, jangan sampai terjadi lagi. Ini kan enggak bener, harusnya tidak terjadi hal seperti ini," kata Bey.

Peristiwa banjir di Sungai Citepus ini merupakan yang terbesar sejak 2020. Bey meminta agar hal ini tidak dibiarkan begitu saja dan harus ada solusi yang diberikan terhadap warga agar tidak terdampak banjir di kemudian hari.

"Kata saudara kita di sini, biasa tahun lalu atau 2022 (terjadi banjir) tapi ini terbesar. Ini kan tidak boleh sebetulnya. Warga itu tidak boleh selamanya mengalami hal seperti ini," ucapnya.

Bey memastikan kondisi ini akan disampaikan kepada gubernur terpilih Dedi Mulyadi agar turut dibahas dan dicarikan solusinya. Ia juga turut menyenggol Farhan untuk memastikan warganya tidak terdampak banjir

"Tapi kan saya sebentar lagi (menjabat). Saya akan menyampaikan ke Pak Gubernur terpilih untuk Jawa Barat ini bagaimana. Mungkin Pak Farhan bisa ada kebijakan atau bicarakan dengan pihak terkait yang di sini. Empat rumah (terdampak). Katanya tempat lain juga. Belum lagi Rancaekek juga masih banjir," kata Bey.

Di tempat sama, Farhan langsung merespons komentar Bey. Ia mengatakan hal ini merupakan tantangan ditambah persoalan lingkungan di Kota Bandung juga masih harus banyak dibenahi.

"Ini tantangan dari kota yang sangat padat seperti Kota Bandung, karena memang daya dukung lingkungan sangat parah. Jadi masyarakat enggak punya pilihan lain selain mengambil lahan untuk bisa tinggal di dalam kota ini," katanya.

Jika ditarik ke belakang, Farhan mengungkapkan, pada 2008 Gubernur Jabar saat itu pernah mencoba memindahkan warga di bantaran sungai ke sebuah rumah rusun yang ada di tembusan Arjuna Industri.

Hanya saja, saat itu tidak bisa berjalan maksimal karena pertumbuhan jumlah pemukiman yang sudah ditata tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

"Jadi memang harus koordinasi lebih ketat. Mudah-mudahan nanti sama Pak Gubernur dan kepala daerah se-Jawa Barat bisa membikin sebuah kebijakan," tuturnya.

Untuk solusi saat ini, Farhan menyarankan agar saluran air dibuka lagi, dan nantinya air harus masuk ke bawah tanah karena saat ini air permukaan tidak mungkin bersaing dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

"Artinya sekarang mau tidak mau kita harus mulai betul-betul memikirkan membangun saluran air di bawah tanah. Apapun itu istilahnya. Hidrologinya harus ke bawah," kata dia.