Beda Posko Pegaduan Masyarakat Ala Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi, Siapa Lebih Baik?

Pos aduan ini terletak di samping Masjid Al-Muttaqin area Gedung Sate yang mana sebelumnya bangun itu merupakan kantor One Stop Service (OSS) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Di dalamnya ada beberapa bilik dengan pegawai yang melayani langsung adaun masyarakat.

"Polanya mulai dari penerimaan awal. Nanti teman-teman dari pengamanan ini membantu untuk selain mengambil nomor antrean tapi juga ditanya keperluannya apa segala macam dan dibantu untuk ditanya informasi atau validasi awal. Setelah itu langsung verifikasi dan penindakan," kata Akhmad.

Penindakan terhadap aduan sendiri berbeda-beda. Akhmad menjelaskan, ada beberapa masyarakat yang datang untuk mengeluh permasalahan yang terbilang mudah, sehingga bisa selesai melalui koordinasi dengan pihak yang terkait. Namun di sisi lain, ada juga yang diselesaikan dengan memberikan bantuan uang.

"Semuanya itu diselesaikan tapi tidak bentuknya uang. Ada yang bentuknya koordinasi seperti kemarin dia memohon ada warga Jawa Barat yang minta untuk bisa dikemoterapi di Dharmais Jakarta dan membutuhkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk dibantu," katanya.

Selain itu, ada juga salah satu warga Bandung yang memerlukan kemoterapi, namun kartu BPJS tidak bisa digunakan. Pemprov Jabar langsung merespons aduan ini dengan pihak terkait.

"Kemarin cek ke BPJS-nya ada sekitar Rp600.000-an dan kami bantu untuk diselesaikan BPJS-nya untuk di kemoterapi lanjutan," ucapnya.

Disinggung mengenai sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar untuk menindaklanjuti aduan masyarakat. Akhmad memastikan, selama dua hari ini totalnya belum sampai ratusan juta.

Di sisi lain, sumber dana Posko Bale Pananggeuhan ini tidak bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Melainkan dari dana sukarela yang digalang melalui Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).

"Alhamdulillah kami memanfaatkan yang Poe Ibu itu. Pak Gubernur itu mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya ASN di Provinsi Jabar untuk bisa menyisihkan uang Rp1.000 per hari, dan bentuknya sukarela tidak ada paksaan sama sekali," kata Ahkmad.

"Alhamdulillah kemarin sudah terkumpul tepatnya saya takut salah, cuman bisa dihitung ada puluhan juta lah ya. Selama ini menggunakan itu, begitu. Belum ada menggunakan dan anggaran APBD," katanya.

Selain itu dana yang dialokasikan ini juga kata Akhmad bisa dipertanggungjawabkan karena ada kwitansi dan bukti lainnya. Saat disinggung mengenai perbedaan dengan program gubernur, yang mana saat itu Ridwan Kamil menghadirkan Jabar Quick Response (JQR), Akhmad memastikan ada beberapa perbedaan.

"Semangatnya sama. Tapi kalau Bale Paneunggeuhan ini benar-benar dari Pemprov yang turun tangannya, karena kan semuanya ASN ini. Baik itu P3K maupun ASN. Dia bukan relawan dari luar ya, benar-benar dari dari internal Pemprov Jabar. Semangatnya sama kok, semangat kemanusiaan," tuturnya.

Sebagai informasi, pada massa Gubernur Ridwan Kamil, respons cepat penanganan aduan masyarakat dilakukan melalui JQR yang diresmikan pada 18 September 2018. Ada tujuh layan yang ditangani oleh tim khusus tersebut.

Adapun anggotanya mencapai ratusan orang dengan merekrut pihak luar, di mana mayoritas bukan dari ASN atau P3K di lingkungan Pemprov Jabar. Sumber pendananya pun berasal dari donasi instansi dan perusahaan, di antaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Dana yang dikumpulkan itu kemudian dialokasikan untuk merespons sembilan kategori prioritas aduan masyarakat, terkait sakit dan darurat kesehatan, putus akses pendidikan, kelaparan dan gizi buruk, rumah tidak layak huni yang mengancam jiwa, listrik darurat desa isolir, kebencanaan lingkup jembatan darurat.

Meski begitu, selama masa Pj Gubernur Bey Triadi Machmudin menjabat, program ini dihentikan sementara. Berdasarkan data yang dihimpun, selama lima tahun beroperasi, JQR telah menjangkau 2.622 desa dari 605 kecamatan yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dan 166.547 penerima manfaat.