BBM Bakal Naik, Yana Mulyana: Itu Keputusan Pemerintah Pusat

02 Sep 2022, 17:00 WIB

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana. IDN Times/Humas Bandung

Bandung, IDN Times - Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengaku tidak bisa berbuat banyak jika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikan oleh pemerintah. Sebab, keputusan itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat.

"Kita harus ikut pemerintah pusat. Tapi kami coba ada upaya untuk meringankan beban warga," kata Yana di Kantor Perumda Tirtawening Kota Bandung, Jumat(2/9/2022).

Menurut Yana, kenaikan BBM yang rencananya bakal diberlakukan pemerintah pusat tentunya akan berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.

"Pasti berdampak terhadap harga. mudah-mudahan coba lihat kenaikan seperti apa juga pengaruhnya. Ada upaya Pemerintah Kota Bandung, intinya proses pemulihan ekonomi di Bandung tidak terganggu," kata Yana, Jumat (2/8/2022).

1. Siap kurangi dampak buruknya

Ilustrasi Inflasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Meskipun nantinya kenaikan itu terjadi, lanjut Yana, Pemkot Bandung berupaya untuk mengurangi dampak masyarakat.

"Kalau secara langsung pemakai BBM itu orang yang punya kendaraan tapi dampak dari kenaikan itu pasti karena biaya transportasi naik ke beberapa komoditas ada kenaikan. Harapannya sih kita bisa bantu meringankan beban masyarakat," ujarnya.

2. Pemda sulit menolak kenaikan harga tersebut

ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)

Yana mengaku, kebijakan pemerintah pusat untuk menaikan harga BBM tentu tdak bisa ditolak oleh pemerintah daerah. Sebab, Pemkot Bandung akan patuh dan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

"Kita harus ikut pemerintah pusat. Tapi, kami coba ada upaya yang meringankan beban warga," tuturnya.

3. Kenaikan harga BBM diprediksi miskinkan masyarakat

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan, rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik.

"Kalau BBM bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik secara signifikan. Sangat mungkin akan terjadi efek domino di sektor-sektor yang lain," kata Ahmad Syaikhu saat menyampaikan surat terbuka presiden PKS kepada presiden Jokowi secara daring pada Kamis (1/9/2022) malam.

Kenaikan harga BBM bersubsidi juga diprediksikan oleh presiden PKS akan menurunkan daya beli masyarakat. Khususnya, masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemik.

"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh dan pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan berbagai elemen lainnya akan menjerit karena terpukul ekonominya karena sulit bangkit kembali dari keterpurukan," katanya.

PKS memandang, jika kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan meningkatkan jumlah warga miskin di Tanah Air. Dikarenakan, mayoritas masyarakat Indonesia berada di kategori rentan miskin.

"Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, maka itu akan membuat masyarakat yang rentan miskin akan menjadi miskin," ucapnya.