Bawaslu Usut Dugaan Tim Paslon Pilwalkot Sukabumi Bagi-bagi Amplop

Firman mengatakan, kasus itu pun ditangani Gakkumdu selama lima hari. Dalam masa klarifikasi, ditemukan bahwa dugaan pelanggaran itu tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Dia mengatakan, terlapor wanita inisial Y tidak memenuhi panggilan Gakkumdu. Kemudian, terlapor yang melakukan ajakan mencoblos paslon pun berbeda dengan yang dilaporkan.

"Terkait dengan pembagian money politic juga atas nama ibu Y sudah dua kali kami undang tidak datang, akhirnya tidak memenuhi unsur formil dan materil untuk dijadikan lanjut ke tingkat penyidikan," katanya.

Meski laporan warga dihentikan, ia akan tetap memproses dugaan pelanggaran pidana tersebut. Laporan warga itu, kata dia, akan dijadikan sebagai informasi awal bagi Gakkumdu untuk penyelidikan lebih lanjut.

"Ketidak-terpenuhan syarat formil dan materil yang berkaitan dengan money politic dan penggunaan sarana ibadah itu akan kami jadikan informasi awal lagi dan kita akan melakukan penelusuran kembali," kata Firman.

"Kalau misalkan itu terpenuhi unsur money politic dan penggunaan sarana ibadahnya akan kami tindak lanjuti kembali di Gakkumdu," ujarnya.

Diketahui, beberapa unsur dugaan pelanggaran yang dilakukan di antaranya ada ajakan mencoblos salah satu paslon, melaksanakan kampanye di luar jadwal, menggunakan sarana ibadah untuk berkampanye dan memberikan amplop berisi uang tunai dan stiker.

"Menurut keterangan saksi pelapor ada uang dan stiker saja. Tapi tidak dilampirkan hanya bukti video ajakan (mencoblos) dan membagikan uang. Ada unsur kampanyenya. Bawaslu belum mendatangi masjid tersebut, tahapan penelusuran itu tujuh hari, kami akan lakukan penelusuran mendatangi lokasi dan keterangan dari yang terkait," ucap dia. 

Calon Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz buka suara soal dugaan pidana pemilu yang dilakukan tim pendukungnya. Pria yang sempat menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi II itu membantah seluruh dugaan pelanggaran termasuk dugaan money politic.

Dia juga mengklaim bahwa kampanye di luar jadwal tidak termasuk pelanggaran.

"Ya memang belum waktunya ngapain dilaporkan, saya juga belajar ilmu hukum, saya juga di Komisi II membaca semua itu. Itu kan belum waktunya masa kampanye, itu kejadiannya tanggal 24 (September) ya gak ada money politic dan gak ada larangan masuk masjid tanggal 24 makanya dibebaskan oleh Gakkumdu," kata Muraz.