Bawaslu Jabar: Pilkada Langsung Masih Efektif di Indonesia

Pemilihan kepala daerah 2020 di Jawa Barat menjadi tantangan besar di tengah adanya kalangan yang meragukan proses Pilkada langsung. Terutama pengalaman pelaksanaan Pilkada yang terjadi pada 2019, lalu.

Karena itu, Bawaslu Jabar menemukan sejumlah catatan dan perbaikan yang harus dilakukan untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2020 lebih baik. Menurut Abdullah, beberapa catatan yang perlu diperbaiki ke depannya demi penegakan hukum pemilu yang berkeadilan misalnya praktik politik uang dan politik transaksional.

“Penataan untuk perbaikan itu perlu kita lakukan. Di beberapa isu Pilkada, Bawaslu ingin mengawal agar Pilkada ini memang secara prosedur tahapan semua taat asas undang-undang. Di seluruh tahapan akan kita kawal dan kontestasi yang kita bangun adalah kontestasi yang jujur dan adil,” ungkap Abdullah.

Selain meningkatkan pengawasan terhadap politik uang dan transaksional, Abdullah juga menyinggung soal 4 fungsi utama Bawaslu. Dia menyebutkan, terus memperkuat 4 fungsi utama Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu. Empat fungsi tersebut yakni fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa.

Di kalangan internal Bawaslu, kata Abdullah, pihaknya memperkuat tugas pokok dan fungsi Bawaslu. Dari segi eksternal, ujar dia, pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pelaksanaan pilkada serentak ini. Pilkada 2020 ini, lanjut dia, merupakan suatu ekspektasi publik terkait pelaksanaan pemilihan langsung oleh untuk memilih kepala daerah di delapan kota/kabupaten di Jawa Barat.

“Tentunya ini merupakan momentum besar dalam konteks demokrasi karena rakyat langsung menentukan pilihan politik mereka memilih calon kepala daerahnya,” kata dia.

Abdullah mengungkapkan, potensi kecurangan dalam Pemilu Serentak 2020 masih terjadi. Namun, untuk mengurangi potensi kecurangan itu diperlukan keterlibatan semua pihak dalam mengawasi pelaksanaan pilkada ini. "Dengan peran aktif semua pihak, maka diharapkan mampu melahirkan Pemilu yang berkeadilan," ujar dia.

Abdullah menjelaskan, catatan kelam dari pemilu yang sudah dilaksanakan kemarin, misalnya money politic, politik transaksional, manipulasi data saat rekap dan kecurangan lainnya, harus menjadi perhatian lebih bukan hanya oleh penyelenggara, namun peserta dan juga masyarakat.

Di samping itu, langkah-langkah yang sudah dilakukan Bawaslu untuk menunjukan bahwa pemilu secara langsung masih efektif, diantaranya dengan membuat Sekolah Kader dimana masyarakat ditempa materi selama lima hari untuk menjadi kader pengawas pemilu.

"Sekolah kader juga sebagai cara menekan money politic," jelasnya.

Dari semua langkah itu, Bawaslu ingin bahwa evaluasi dari pemilu yang sudah dilaksanakan kemarin, menjadi catatan bahwa empat fungsi Bawaslu harus ditingkatkan kembali.

"Kita ingin agar desain pemilu kita lebih baik di Pilkada 2020," pungkasnya.